Hidayatullah.com– Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Rapat Pleno ke-36 di kantor MUI Pusat, Jakarta pada Rabu (20/02/2019). Tema Pleno kali ini “Silaturahim dan Dialog Capres-Cawapres 2019”.
Namun sayang, kedua pasangan calon tidak hadir. Ketua Wantim MUI, Prof Din Syamsuddin berhusnuzhan mereka absen karena ada agenda di luar kota yang sudah terjadwal.
Surat undangan Wantim MUI ke mereka pun, kata Din, juga mendadak. Sehingga mereka tidak punya cukup waktu.
Kalau mereka hadir, Wantim MUI, kata Din, ingin mendengarkan visi-misi mereka secara langsung.
“Kita (juga) ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi langsung dari ormas-ormas Islam. Anggota Wantim ini seluruh ormas-ormas Islam,” ujarnya saat ditanya hidayatullah.com usai rapat pleno.
Baca Juga
Secara pribadi, Din menyeru mereka harus berkomitmen dan bertekad menegakkan kedaulatan negara dan nilai-nilai dasar kebangsaan – kenegaraan Indonesia.
“Kalau mau sungguh-sungguh menerapkan Pancasila, sistem ekonomi jangan seperti sekarang. Harus kembali pada pasal 33 UUD ’45. Itu namanya menegakkan kedaulatan negara,” tegasnya.
Atau, kata Din melanjutkan, tegakkan kedaulatan negara seperti Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.
“Tapi ini jangan jadi retorika belaka,” kata Din.
Menurut Din, penting bagi presiden dan wakil presiden berada di atas dan untuk semua golongan. Bisa menjadi pengayom dan pemersatu.
“Dia tidak menjadi presiden bagi pemilihnya sendiri. Sementara melakukan zero sum game politic terhadap yang tidak memilih. Ini bukan negarawan,” ucapnya.
Din berharap siapapun yang terpilih, bisa menampilkan jiwa kenegarawanan. Dalam arti berada untuk semua rakyat Indonesia. “Jadi solidarity maker (pencipta solidaritas),” harapnya.* Andi
