Hidayatullah.com– Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membantah adanya pemetaan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan tidak mengetahui informasi tersebut.
Menurut dia, instruksi untuk tetap netral berulang kali disampaikan pejabat tinggi Polri melalui surat edaran dan telegram.
“Terakhir ada penegasan dari Kapolri pada 18 Maret 2019, secara rinci menekankan anggota Polri di tingkat Polsek hingga Mabes Polri untuk menjaga netralitas dalam pemilu,” kata Dedi di Jakarta, Rabu (27/03/2019) lansir Anadolu Agency.
Baca: Viral ‘Pengerahan Buzzer Dukung Paslon’, Mabes Polri Bantah Investigasi @Opposite6890
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mengatur netralitas institusi ini dalam Pemilu.
Dedi menuturkan Polri akan menindak anggotanya yang melanggar netralitas tersebut.
Kalau terbukti secara fakta hukum tentu akan ditindak oleh Divisi Propam, kata dia.
Sebelumnya, Polri diduga diam-diam mendata preferensi politik pemilih di sejumlah wilayah terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019.
Sebelumnya, Kepolisian Resor dan Sektor di banyak daerah di Indonesia, disebut melakukan pemetaan dukungan masyarakat terhadap setiap kandidat di Pilpres 2019.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar, Selasa (26/03/2019). Haris mengaku memiliki bukti pemetaan dukungan yang dilakukan polisi, berupa dokumen dalam format Microsoft Excel.
“Di beberapa tempat itu ada polisi melakukan pemetaan, misalnya di tingkatan desa, siapa (masyarakat) lawan siapa. Jadi mereka punya data konkret, jumlah orang yang mendukung (paslon) 01, 02 itu berapa,” ujar Haris, Selasa (26/03/2019), kutip VIVA.
Baca: Aktivis HAM Khawatir TGPF Kasus Novel Hanya untuk Jawaban Debat
Menurut mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ini, berkas Excel yang ia miliki berupa ‘template’ atau format input data yang sama, yang bisa digunakan untuk melakukan banyak pendataan.
Hal itu mengindikasikan bahwa pemetaan dukungan masyarakat terhadap masing-masing paslon terjadi di banyak daerah.
“Saya tidak bisa bilang kalau itu terjadi di seluruh Indonesia. Tapi itu terjadi di level polres, polsek. Mereka yang melakukan pendataan itu,” ujar Haris.
Namun ia enggan mengungkap asal dari berkas yang ia miliki. “Sementara saya belum bisa ungkapkan, tapi data saya autentik, valid,” ujar Haris.
Haris menegaskan, dalam waktu dekat, Kontras akan menjadi pihak yang memublikasikan data itu kepada publik. “Karena itu patut dipertanyakan, tujuannya apa polisi melakukan itu?” ujar Haris.*
