Hidayatullah.com– Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha memandang perlu melakukan audit terhadap sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjelang hari-H pemilu, 17 April 2019.
“Audit itu perlu. Siapa yang mengaudit? Ya, karena itu lembaga negara, yang paling benar adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” kata Pratama Persadha kutip Antaranews.com di Semarang, Jawa Tengah, Jumat pagi (12/04/2019).
Pratama yang pernah sebagai Ketua Tim Lembaga Sandi Negara (sekarang BSSN) Pengamanan Teknologi Informasi (TI) KPU pada Pemilu 2014 menjelaskan bahwa audit itu bermacam-macam.
Yakni, jelasnya, audit teknologi, audit keamanan informasi, serta audit sistem data dan informasi.
Menyinggung video yang mengabarkan bahwa server (peladen) KPU telah di-“setting” untuk kemenangan pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu, bahkan video ini sempat viral, Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) menegaskan bahwa informasi itu hoax.
“Dari bicaranya, sudah jelas enggak mengerti masalah pengamanan teknologi informasi. Apa maksudnya tiga lapis pengamanan? Bagaimana menghitungnya?” kata Pratama.
Sebelumnya, beredar hoax server KPU yang sudah di-setting untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Ketua KPU RI Arief Budiman yang didampingi para Anggota KPU mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta pada Kamis (04/04/2019) untuk melaporkan tiga akun media sosial karena telah menyebarkan video berisi informasi bahwa server KPU telah dikondisikan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu, ke media sosial Youtube dan Facebook.
Arief menegaskan informasi di video tersebut tidak benar. Pihaknya pun merasa terganggu dengan video yang beredar di medsos itu karena dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap KPU