Hidayatullah.com– Deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai tepat. Alasannya, deklarasi itu sebagai penyeimbang opini publik dan warta yang yang terus digiling media massa seakan-akan pemenang pemilu adalah paslon 01, Jokowi-Ma’ruf.
“Ini penting untuk menyeimbangkan opini publik, media massa yang terlalu jor-joran seakan-akan pemilu ini selesai. Hal ini disampaikan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Pipin Sopian di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/04/2019) kutip Indonesia Inside.
Baca: MUI: Quick Count Pilpres Timbulkan Mudharat dan Mafsadat
Dari 40 lembaga survei yang mendapat rekomendasi dari KPU, hanya 6 lembaga yang ditayangkan hampir semua stasiun televisi di Indonesia. Tayangan quick count pun tak berimbang, media massa hanya menampilkan lembaga survei yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf unggul.
Keenam lembaga survei antara lain, Litbang Kompas, Indo Barometer, Lembaga Survei Indonesia Denny Januar Ali (LSI Denny JA), Media Survei Nasional (Median), Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), dan Pusat Studi Strategi dan Internasional (CSIS).
Pipin mengatakan, BPN tidak mempermasalahkan hasil hitung cepat lembaga survei tersebut, hanya saja upaya penggiringan opini yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat tidak bisa dibenarkan.
Baca: Menyusul Seruan Prabowo, #kawalkotaksuara Trending Topic
Keresahan masyarakat akibat quick count itu tidak hanya terbaca di media sosial, tapi telah sampai ke warung-warung kopi dan sangat berpotensi konflik. Masyarakat saling bersitegang satu sama lain dan satu saat konflik itu bisa saja pecah secara terbuka.
Masyarakat mempertanyakan hasil quick count itu dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ditambah lagi dengan berbagai kecurangan yang terjadi selama gelaran Pemilu, ini sudah luas diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Kami menghormati hasil quick count, karena kami memahami bahwa ada metodologi dan sebagainya. Tapi itu bukan patokan karena hanya sample,” ujarnya.
Akan tetapi, hasil hitung cepat lembaga survei itu tidak bisa dijadikan patokan. Pipin menjelaskan bahwa semua lembaga survei hanya mengambil data 2000 TPS dari 800 ribu lebih TPS di seluruh Indonesia. Tentu hal ini berpotensi ada manipulasi data, dengan menginput data TPS di mana Jokowi-Ma’ruf menang.
“Kita tentu akan menghormati hasil pemilu selama itu jujur dan adil,” ujarnya.*
