Hidayatullah.com– Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa selama ini ada perbedaan dalam pemaknaan, penafsiran, dan pelaksanaan Pancasila. JK mengatakan, dalam perkembangan sejarah, masing-masing pemimpin memaknai Pancasila dan menjadikan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan.
“Namun tentunya ada pemaknaannya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki tafsir dan pelaksanaannya sendiri,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci pada Kongres Pancasila ke XI di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Menurut JK, Presiden Pertama RI Ir Soekarno sebagai penggali Pancasila tentunya paling berhak dalam penafsirannya. Ia mengatakan, zaman Bung Karno ada demokrasi terpimpin, ada ekonomi terpimpin. Namun ini menjadikan otoriter dan tidak sesuai Sila keempat dari Pancasila.
Kemudian, era Presiden Soeharto, seluruh bangsa didoktrin nilai Pancasila melalui Penataran P4. Bahkan, mitra pemerintah pun harus memiliki sertifikat P4.
“Tapi saya waktu itu sebagai pengusaha tidak wajib ikut Penataan P4. Hanya saja untuk bisa menjadi rekanan Pertamina harus memiliki sertifikat P4, sehingga ikut penataran,” ungkap yang disampaikan dengan nada bercanda, Rabu (14/08/2019) kutip INI-Net, Kamis (15/08/2019).
Baca Juga
Wapres JK pun menyebutkan tidak perlu terlalu rumit dalam memaknai Pancasila. Menurut dia, pahami tujuan dan pondasi dasar dari Dasar Negara tersebut.
JK berpesan, dalam Kongres Pancasila ke XI, dibahas yang sederhana saja, dan mudah dipahami masyarakat luas. Kongres sudah sebelas kali, selama ini yang dibahas apa saja. Jangan sampai makin dibahas dan semakin diulas, justru semakin bingung padahal sederhana.
“Sederhana saja dan tidak perlu yang rumit-rumit. Pancasila merupakan pondasi, dan tentunya
pondasi ada tujuannya. Tujuan kita adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur, supaya masyarakat memahami itu,” sebutnya.
JK meminta, janganlah Pancasila dianggap sulit dan jangan juga dipersulit. Semakin sederhana orang membahas Pancasila, menurutnya, semakin banyak masyarakat yang memahami.
“Namun semakin dipersulit, semakin banyak yang bingung. Semoga kongres dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mudah dipahami masyarakat luas,” ujarnya.
JK mengungkapkan, sejak Indonesia merdeka, selama 74 tahun sudah terjadi 15 kali konflik besar yang korbannya mencapai ribuan masyarakat.
“Tercatat ada peristiwa Permesta, Aceh, Poso, Ambon dan lainnya. Termasuk juga DI/TII, ini persoalannya karena merasa adanya ketidakadilan,” ujarnya.*
