Hidayatullah.com– Tugas besar telah menanti Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pekan ini.
Tugas besar itu termasuk pada bidang ekonomi yang pada periode lalu menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Pembenahan target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita jadi sasaran pembenahan.
Anggota DPR RI Heri Gunawan mengemukakan banyak catatan kritisnya. Menurutnya, paradoks perekonomian Indonesia lima tahun terakhir harus jadi catatan khususnya di Kementerian Keuangan dalam mengambil kebijakan lima tahun ke depan.
Catatan bagi Kementerian Keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya mencapai lima persen menempatkan Indonesia di peringkat ke-33 dunia. Ini, kata dia, menegaskan Indonesia belum pernah mengalami pertumbuhan double digit (lebih dari 10 persen).
Begitu juga dengan pendapatan per kapita yang masuk kategori menengah-rendah juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-114 dunia.
“Bila pertumbuhan ekonomi kita terus hanya berada di kisaran lima persen bahkan mungkin tidak sampai, berarti kita tidak akan mungkin sampai pada kategori negara maju (pendapatan per kapita lebih dari 12.000 dollar Amerika Serikat),” ujar Heri dalam catatan kritisnya, Jumat (25/10/2019) lansir DPR RI.
Baca: Din: Penempatan Menag – Mendikbud Abaikan Persoalan Historis dan Psikologis
Politisi Fraksi Gerindra ini juga mengkritisi masalah perpajakan. Rasio pajak Indonesia termasuk yang terendah di kawasan Asia dan Afrika. Begitu juga dengan masalah deindustrialisasi. Industri nasional Indonesia yang vital seperti industri baja terus mengalami kebocoran.
Daerah industri seperti Batam pertumbuhan ekonominya jatuh hingga dua persen. Apalagi, perekonomian nasional saat ini juga cukup rentan, karena defisit transaksi berjalan yang sangat besar (-8,4 miliar dollar AS).
Ditambah lagi, tambah Heri, sekitar 50 persen surat utang pemerintah dipegang oleh asing. Di sisi lain, pengurangan angka kemiskinan lima tahun lalu juga sangat lambat (paling cepat adalah di era Presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur). Namun, menurutnya, tetap diberikan apresiasi karena berhasil menembus di bawah 10 persen.
Sementara soal gini ratio, saat ini (0,38) katanya bukanlah yang terbaik. Indonesia pernah berhasil memiliki angka gini ratio yang sangat rendah (0,31) mendekati negara-negara welfare state (Gini ratio 0,20-0,30) pada tahun 2000.
Masih menurut Heri, catatan terpenting juga soal pengelolaan APBN yang masih mengadopsi konsep yang sudah terbukti gagal di banyak negara, yaitu masih menggunakan metode austerity policy (pengetatan anggaran).
“Terbukti konsep austerity policy yang eksesif malah menimbulkan penolakan dari rakyat sehingga mengarah pada krisis politik. Dan pada saat yang sama, 30 persen APBN kita habis digunakan untuk membayar kewajiban utang sebesar Rp 680-an triliun,” paparnya.
Hal itu, menurut legislator asal Sukabumi ini, disebabkan oleh tingginya beban bunga utang akibat kebijakan pemberian kupon/bunga surat utang yang terlalu tinggi, sekitar 2-3 persen lebih tinggi daripada negara-negara yang kredit ratingnya di bawah Indonesia.
Menurutnya, jika pemerintah bisa bernegosiasi agar bunga surat utang diturunkan menjadi 1,5 persen, bukan tidak mungkin bisa menghemat anggaran sekitar Rp 29 triliun yang bisa digunakan menutup defisit BPJS Kesehatan.
“Kondisi yang harus kita ketahui juga saat ini adalah turunnya indeks daya saing Indonesia menurut World Economic Forum. Padahal, saat ini indeks daya saing negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand mengalami kenaikan. Semoga hal-hal ini dapat menjadi catatan serius untuk Kementerian Keuangan guna mencapai Indonesia Maju, Adil Makmur, dan Sejahtera,” pungkasnya.*
