Hidayatullah.com– Mantan Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritisi kebijakan pemerintah terkhusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A Makarim terkait rencana penghapusan ujian nasional (UN).
Fahri menyindir seringnya terjadi perubahan kebijakan negara setiap terjadi menterinya berganti.
“Metode mengubah kebijakan negara itu tidak bisa seperti metode sopir bajai memutar arah. Lebih mirip seperti metode pindah rel pada kereta api. Yang harus disiapkan adalah aturannya dulu. Rel adalah aturan. Perubahan aturan harus disampaikan kepada publik, gitu!” ujarnya lewat akun resminya di twitter, Jumat (13/12/2019) pantauan hidayatullah.com pagi ini.
Fahri menjelaskan, metode kereta api itu sebetulnya mengikuti logika ruang publik bahwa aturan lebih penting dari pejabat. Pejabatnya boleh berganti tapi aturannya tetap.
“Tapi di sektor pendidikan sering betul terjadi “ganti menteri ganti kebijakan”,” ungkapnya menyindir.
Fahri yang merupakan salah seorang inisiator Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ini mengaku, sejak awal Mendikbud Nadiem dilantik Presiden Joko Widodo, Fahri hanya punya 1 nasihat.
“(Yaitu) fokus pada aplikasi jangan ubah konsep. Sebab saya bayangkan sebelumnya menterinya orang dari sektor pendidikan. Konsep sudah ok tapi aplikasi dan implementasi butuh dukungan teknologi. Ini tantangan,” ungkapnya.
Fahri membayangkan saat itu dengan anggaran pendidikan terbesar Rp 508 triliun, mengutip pernyataan Jokowi dimuat media online, maka Mendikbud akan mengembangkan aplikasi dan implementasi pendidikan yang masif.
“Lebih dari itu, dengan dana yang cukup kita akan modernisasi pendidikan sampai kampung-kampung,” imbuhnya.
Fahri mengatakan, pada hari ke-54 pemerintahan ini, sebelum terlambat, Mendikbud Nadiem harus segera kembali pada apa alasan presiden memilihnya.
“Menteri pendidikan yang lama masih ada dalam kabinet bahkan jadi Menko. Konsultasilah. Lalu rancangkan sebuah rencana: MODERNISASI,” pesannya.
Menurutnya, tidak mudah memang, dan Mendikbud Nadiem pun masih muda. Tapi Mendikbud Nadiem juga diberi kesempatan oleh bangsa ini melalui presiden agar berkarya yang terbaik.
“Nah, lakukan yang terbaik. Jangan libatkan diri dalam debat yang berulang-ulang. Kerjakan saja apa yang terbaik bisa dipersembahkan,” ujarnya.
“Saya yakin Pak Menteri dan jajaranya sebagai tim bisa. Karena saya orang kampung, menulis ini di kampung. Di depan sebuah sekolah yang nampak rapuh karena tak datang kabar baik dan hawa segar kepada mereka. “Perdebatan kalian di pusat bikin pesimis”, itu suara hari mereka,” ungkap pria asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini.
“Bikinlah optimisme. Bikin senyum sekolah dan anak didik di seluruh negeri. Bikin mudah guru yang hidupnya susah. Bikin teknologi yang menjembatani seluruh kesulitan anak bangsa untuk menjadi cerdas sesuai amanah Pembukan UUD 1946. Itu saja. Ada uang, ada ruang, apa lagi?” ungkapnya memberi wejangan.
Sebelumnya diketahui, Mendikbud Nadiem mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang menyebut dirinya mewacanakan menghapus UN mulai tahun 2021 mendatang.
Menurut Nadiem, kata yang lebih tepat bukanlah menghapus UN, melainkan mengganti UN dengan sistem penilaian baru yang disebutnya asesmen kompetensi.
Selain melalui asesmen kompetensi, katanya UN pun akan diganti dengan survei karakter. Kedua penilaian itu tersebut dianggap merupakan penyederhanaan dari UN.*
