Hidayatullah.com– Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Sekretaris Jenderal HA Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa NU tak bisa didikte oleh siapapun termasuk China, khususnya terkait penindasan terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China.
“Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang independen dan tidak terikat dan tidak bisa didikte oleh pihak manapun,” ujar Helmy di Jakarta, kepada wartawan, Selasa (17/12/2019).
Sekjen juga menjelaskan pemberitaan yang tidak benar dari Wallstreet Journal mengenai “adanya rayuan dan bujukan” Pemerintah China terhadap sejumlah lembaga dan ormas Islam termasuk NU agar tidak berkomentar soal Muslim Uighur.
“Pemberitaan itu sama sekali tidak benar. Tidak ada aliran dana apapun bentuknya terkait dengan isu Muslim Uighur,” ujar Helmy kutip Antaranews.
Baca: Muhammadiyah Desak Pemerintah Indonesia Bersikap Tegas ke China soal Pelanggaran HAM Uighur
Sekjen mengatakan bahwa sikap NU sejak awal sudah jelas terkait krisis kemanusiaan yang menimpa Uighur. Prinsipnya, NU menolak segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang mencederai kemanusiaan.
Baca Juga
Pada Februari 2019, sebanyak 15 orang delegasi ormas Islam Indonesia beserta tiga wartawan nasional mengunjungi beberapa kawasan di Xinjiang untuk melihat dinamika kehidupan keseharian etnis Uighur khususnya dalam mengekspresikan keagamaannya.
Beberapa saat setelah kunjungan itu, muncul berita di media asing yang menuduh tiga ormas Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia, NU, dan Muhammadiyah menerima suap agar tidak berkomentar soal Uighur.
Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi yang merupakan salah satu rombongan dalam kunjungan itu mengatakan bahwa kehidupan Uighur yang ditunjukkan kepadanya terlihat banyak rekaan.
Muhyiddin mengungkapkan, ada sejumlah pengaturan sehingga warga Muslim Uighur terlihat dapat mengekspresikan keagamaannya. Padahal terjadi banyak pembatasan kehidupan Uighur termasuk spionase dan tindakan represif China terhadap etnis minoritas di kawasan itu.
Baca: China Menghapus Data-data Sensitif setelah Informasi Bocor terkait Kamp Penahanan Muslim Uighur
Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, Pemerintah China telah lama berjuang dengan 11 juta Uighurnya, etnis minoritas Turki asli Xinjiang, provinsi barat jauh.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Komunis China telah menahan satu juta atau lebih etnis Uighur dan minoritas lain di kamp-kamp.
Pemerintah lokal China sedang menghapus data dan menghancurkan dokumen setelah dokumen rahasia yang berisi tentang informasi kamp-kamp penahanan massal Uighur dan minoritas Muslim lainnya bocor ke publik, menurut empat orang yang berhubungan dengan pegawai pemerintahan di sana lapor kantor berita Independent pada Ahad (15/12/2019).
Sementara Pimpinan Pusat Muhammadiyah turut membantah isu suap tersebut, menyesalkan pemberitaan media asing itu.
“Menyesalkan pemberitaan Wallstreet Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Tiongkok terhadap PP. Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya mempengaruhi sikap politik Muhammadiyah, NU, dan MUI atas permasalahan HAM di Xinjiang. Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wallstreet Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pernyataannya kepada pers di Jakarta, Senin (16/12/2019).*
