Hidayatullah.com-Pembahasan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang diusulkan oleh DPR-RI menuai penolakan dari Habaib, Ulama dan Tokoh Masyarakat Madura.
Salah satu alasan penolakan karena TAP MPRS XXV/1966 tidak dimasukkan oleh DPR-RI dalam RUU ini sebagai landasan hukum sehingga masyarakat khawatir akan munculnya kembali ideologi komunis di negeri ini.
Aliansi Ulama Madura menyerukan kepada masyarakat ulama dan cendikiawan muslim serta para aktivis yang setia pada Pancasila untuk mewaspadai dan menolak RUU ini yang disinyalir sebagai gerakan komunis gaya baru yang memasuki ruang-ruang kekuasaan.
KH. Fudholi M Ruham, juru bicara Aliansi Ulama Madura yang juga sekretaris Auma dan Pengasuh Ponpes Al-Fudholak Pemakasan membacakan kesepeakatan penolakan RUU HIP di depan para Habaib, kiai dan tokoh masyarakat Kabupaten di Madura. Berikut kutipan pernyataannya.
Pernyataan sikap habaib, ulama, dan tokoh masyarakat Madura:
Baca Juga
Menyikapi kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan munculnya berbagai persoalan yang berkaitan dengan tata kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk diantaranya harus di waspadai bangkitanya paham ideologi komunis bersamaan dengan hadirnya bentuk penjajahan baru di Republik Indonesia, maka kami Ulama Madura memohon perlu kiranya perhatian serius bagi seluruh elemen bangsa.
Kekacauan pemikiran dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara semakin terlihat dari banyaknya kebijakan pejabat negara yang membuat kebingungan dan ketidakpastian, utamanya sejak masa wabah covid 19, membanjirnya TKA Cina masuk ke wilayah NKRI, dan prokontra Rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), maka kami Habaib Ulama tokoh masyarakat Madura menyatakan sikap:
1. Tap no.XXV / MPRS/1966 Jo TAP MPR NO 1 th 2003 tentang larangan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme serta larangan terhadap PKI tetap berlaku. Inisitif RUU Haluan ideologi Pancasila di mana ada sekelompok anggota DPR menolak memasukkan Tap MPRS no.XXV/1966 Jo TAP MPR NO 1 th 2003 dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila tersebut menunjukkan adanya anasir komunisme, oleh karenanya rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila harus di tolak.
2. Menyerukan kepada masyarakat ulama dan cendikiawan muslim serta para aktivis yang setia pada Pancasila untuk mewaspadai dan menolak gerakan komunis gaya baru yang memasuki ruang-ruang kekuasaan dan memberikan jalan penguasaan oleh komunis melalui berbagai regulasi.
3. Proses legislasi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila adalah bukti terbaru kebangkitan komunisme di Indonesia. Kami, habaib, ulama, tokoh masyarakat Madura menilai RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) adalah upaya mengubah Pancasila dari konsensus nasional 18/8/45, dari Pembukaan UUD1945, serta usaha membuat tafsir tunggal Pancasila yang menyimpang dari makna paragraf 4 Pembukaan UUD 45.
4. Kami habaib, ulama dan tokoh masyarakat Madura berkeyakinan bahwa Pancasila adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah kesepakatan untuk mengatur tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila bukan untuk mengatur kehidupan orang per-orang dan organisasi masyarakat. RUU HIP berpotensi menjadi tafsir tunggal rezim berkuasa.
5. Kami habaib, ulama dan tokoh masyarakat Madura menilai RUU HIP adalah upaya mendegradasi dan mengkhianati Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah hasil konsensus nasional tidak bisa disederhanakan menjadi Tri Sila, Eka Sila atau gotong royong. Oleh karenanya dengan tegas kami menyerukan dan mengajak segenap komponen bangsa yang setia pada Pancasila dan cita-cita proklamasi kemerdeaan untuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila serta mengusut tuntas pembuat inisitifnya sebagai pengkhianat negara Proklamasi.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
