Hidayatullah.com- Fraksi PKS meminta agar Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dibatalkan karena RUU itu dinilai banyak bermasalah.
“Fraksi PKS satu-satunya Fraksi yang sejak awal tegas bersikap soal RUU ini. Kami mempelajari dengan cermat Naskah Akademik maupun pasal-pasal RUU dan menyimpulkan bahwa RUU bermasalah secara filosofis, yuridis, dan sosiologis,” ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (16/06/2020).
FPKS menilai konstruksi RUU HIP mengarah pada reduksi makna sila-sila Pancasila yang utuh yang disepakati dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
Jazuli menegaskan, Fraksinya akan memperjuangkan aspirasi ormas dan masyarakat luas yang keberatan RUU HIP tetap dilanjutkan.
Sejumlah ormas besar seperti Muhammadiyah, MUI, organisasi otonom NU serta berbagai kalangan meminta pembahasan RUU HIP dihentikan karena berbagai catatan substantif dan rawan membuka polemik ideologis yang kontraproduktif.
Baca Juga
FPKS, menurut Jazuli, punya sejumlah usul dan catatan kritis terhadap RUU HIP.
Yaitu, pertama, memasukkan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 sebagai konsideran yang menjiwai RUU untuk menegaskan bahwa Pancasila tegas menolak seluruh ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang memang ajarannya bertentangan dengan Pancasila.
“PKI sendiri terbukti telah merongrong kewibawaan Pancasila dan berkhianat pada republik,” imbuh anggota Komisi I DPR ini.
Kedua, FPKS menolak Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila.
“Ketentuan tersebut dalam draf RUU HIP harus dihapus karena mereduksi makna Pancasila yang utuh dengan lima silanya.
Pancasila yang disepakati bangsa Indonesia adalah yang terdiri dari lima sila dan termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
Penekanan kembali pada Trisila dan Ekasila bisa mengacaukan konstruksi pemahaman Pancasila dan membuka kembali debat ideologis lama yang kontraproduktif,” paparnya.
Akibatnya, sekaligus poin ketiga,
FPKS melihat ada persoalan serius pada konstruksi RUU HIP dalam menempatkan sila-sila Pancasila.
Sila pertama yang seharusnya menjadi sila utama dan menerangi sila-sila lainnya, sangat minimalis penjabarannya dan terkesan hanya pelengkap. “Penulisan frasa “ketuhanan yang berkebudayaan”, pensejajaran agama, ruhani dan budaya, semakin mengesankan reduksi makna sila pertama Pancasila,” imbuhnya.
Oleh karena itu, FPKS meminta Ketuhanan Yang Maha Esa harus dimaknai secara tepat dan ditempatkan sebagai sila utama yang melandasi, menjiwai, dan menyinari sila-sila lainnya. Hal itu harus tercermin secara maksimal dalam materi muatan draf RUU HIP, bersama penjabaran sila-sila lainnya.
“Sikap tegas Fraksi PKS sejalan dengan kritisi ormas-ormas besar dan publik secara luas. Kami akan perjuangkan dan berharap DPR mau mendengar karena ini soal dasar negara yang sangat fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.
FPKS menyatakan dengan tegas RUU harus memasukkan usul perbaikan fundamental (yang hari ini menjadi catatan kritis ormas-ormas dan publik secara luas).
Jika tidak, sebaiknya RUU ditarik atau dibatalkan pembahasannya, tegas Jazuli.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
