Hidayatullah.com—Anggota DPR RI, Aboebakar Al-Habsy, mengecam tindakan Presiden Perancis Emanuel Macron yang menghina Nabi Muhammad dan umat Islam. Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, tindakan Macron sangat menyayat hati umat Islam di Indonesia dan dunia. Apalagi Macron mengatakan itu, disaat umat Islam sedang merayakan maulid Baginda Rasulullah Muhammad SAW.
“Harus dipahami saat bulan maulid ini, umat Islam banyak menjalankan kegiatan untuk mengingat dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, sehingga penistaan tersebut dan tindakan Macron tentu terasa sangat menyakitkan umat Islam,” kata Habib Aboe seperti dikutip dilaman Fraksi PKS, Senin (02/11/2020).
Politisi PKS ini menyebut dalam konteks politik global, lanjutnya, tindakan Macron juga sangat membahayakan ketertiban dunia, karena telah menyinggung sekitar 25% populasi dunia, yakni lebih dari 1,9 miliar warga dunia yang beragama Islam tersakiti hatinya atas indakan ini.
“Tentunya ini tidak baik untuk ketertiban dan perdamaian dunia, karena dikhawatirkan akan mengancam adanya konflik sosial,” ungkap Habib Aboe.
Oleh karena itu Habib Aboe menyampaikan Presiden Jokowi harus menekan Presiden Macron agar meminta maaf dan mencabut ucapannya.
“Hal itu perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena amanah konstitusi kita menyampaikan bahwa salah satu tujuan kita bernegara adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang juga didasarkan perdamaian abadi,” papar Habib Aboe.
Atas dasar itu, katanya, maka Indonesia harus berperan aktif untuk menyikapi persoalan ini, dengan tetap menjaga prinsip dasar politik luar negeri kita yang menganut politik bebas aktif.
“Sikap tegas Presiden Jokowi juga sangat penting untuk mewakili ratusan juta umat Islam di Indonesia. Presiden harus memahami suara hati masyarakat muslim Indonesia,” terangnya.
Sudah begitu banyak aspirasi dari MUI serta berbagai Ormas lainnya, imbuh Aboe, bahkan tidak sedikit di antara masyarakat kita yang menyerukan dan melakukan langkah pemboikotan terhadap produk Perancis.
“Tentunya refleksi atas sikap berbagai lembaga dan masyarakat ini harus didengar dan diwakili oleh Presiden Jokowi dalam sikap tegasnya di kancah internasional,” tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.*
