Hidayatullah.com– Malam ini dilakukan pemilihan Ketua Umum MUI periode 2020-2025 pada Musyawarah Nasional X MUI di Jakarta, Kamis (26/11/2020). Sebelum pemilihan Ketua Umum, terlebih dahulu dilakukan pemilihan tim formatur.
Lalu, tim formatur itu melakukan sidang untuk memilih Dewan Pimpinan Harian dan Dewan Pertimbangan MUI. “Yang kemudian diplenokan hasilnya itu malam ini juga,” ujar Ketua Panitia Pengarah Munas MUI ke-10, KH Abdullah Jaidi, di arena Munas X MUI, Jakarta, Kamis.
Prof Din Syamsuddin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2014-2015 yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015-2020, meminta agar para pengurus MUI, baik di Dewan Pimpinan maupun Dewan Pertimbangan, bukanlah orang yang merangkap jabatan politik.
Din pun meminta agar Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) MUI yang lama jangan diganti.
“Sesuai prinsip PD dan PRT lama (sebaiknya jangan diubah), sebaiknya Pemangku Amanat di MUI, baik Dewan Pimpinan maupun Dewan Pertimbangan, jangan merangkap jabatan politik di eksekutif, legislatif, dan partai politik. Perangkapan jabatan demikian akan membawa MUI mudah terkooptasi dan terkontaminasi kepentingan politik yang acapkali tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam,” ujar Din dalam pernyataan tertulisnya diterima hidayatullah.com, Kamis (26/11/2020).
Baca: Din Syamsuddin: Sesuai PD dan PRT Lama, Pengurus MUI Jangan Merangkap Jabatan Politik
Sebelumnya mencuat sejumlah nama ke publik yang disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua Umum MUI periode 2020-2025.
Mencuatnya sejumlah nama tersebut diakui oleh MUI, sebagaimana keterangan resminya pada Kamis ini, di antara yang mencuat adalah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Miftachul Akhyar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Prof Nasaruddin Umar, Sekjen MUI demisioner Buya Anwar Abbas, dan Wakil Ketua Umum demisioner KH Muhyiddin Djunaidi.
Meski demikian, Ketua Panitia Pengarah Munas X MUI KH Abdullah Jaidi menegaskan, sistem pemilihan kepengurusan di MUI mengedepankan asas musyawarah mufakat dan jauh dari hiruk pikuk politik. Hal ini tak lain karena bagaimanapun MUI adalah wadah ulama yang menjadi teladan umat secara luas.
“Kita tegaskan bahwa pemilihan ketua umum tidak ada bias politik, karena kita bukan partai politik,” ujarnya sebelum memimpin Pleno Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Periode 2015-2020 di Munas X MUI, Jakarta, Kamis (26/11/2020).*
