Hidayatullah.com– Prof Din Syamsuddin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2014-2015 yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015-2020, kembali menyampaikan pesannya terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional X MUI.
“Saya hanya berpesan agar Munas berjalan sesuai Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, jangan dilanggar karena akan mengurangi keabsahan dan mencederai marwah MUI,” ujar Din dalam pernyataan tertulisnya diterima hidayatullah.com, Kamis (26/11/2020).
Din meminta agar para pengurus MUI, baik di Dewan Pimpinan maupun Dewan Pertimbangan, bukanlah orang yang merangkap jabatan politik. Din pun meminta agar Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) MUI yang lama jangan diganti.
“Sesuai prinsip PD dan PRT lama (sebaiknya jangan diubah), sebaiknya Pemangku Amanat di MUI, baik Dewan Pimpinan maupun Dewan Pertimbangan, jangan merangkap jabatan politik di eksekutif, legislatif, dan partai politik. Perangkapan jabatan demikian akan membawa MUI mudah terkooptasi dan terkontaminasi kepentingan politik yang acapkali tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam,” ujar Din.
“Dari luar arena Munas saya berdoa dan berharap semoga MUI tetap selamat sentosa pada jalan yang benar,” tambahnya.
Baca: Prof Din: MUI Harus Mengukuhkan Posisi sebagai Mitra Kritis Pemerintah
Din mengatakan, MUI merupakan organisasi terhormat dan bermarwah karena merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, cendekiawan Muslim. Maka perlu diisi oleh para ulama yang penuh dengan as-shidqu (kejujuran), amanah, dan beristiqamah.
“Ulama lurus seperti itu hanya takut kepada Allah Subhanahu Wata’ala, tidak takut kepada makhluk. Mereka cinta kepada Allah, bukan cinta kepada dunia (hubbud dunya). MUI ke depan perlu dipimpin oleh figur ulama yang benar-benar punya waktu sehingga dapat menjalankan tugas-tugas organisasi dengan sebaik-baiknya, yang bekerja demi Allah bukan demi dunia dan jabatan itu sendiri,” ujarnya.
Walaupun ada Hadits Nabi “jangan beri jabatan kepada yang menginginkannya”, namun kata Din, dalam suasana tidak normal “serahkan saja jabatan itu kepada mereka”.
Diketahui, Kamis (26/11/2020) malam ini MUI menentukan kepengurusan baru periode 2020-2025 menggantikan kepengurusan yang sebelumnya. Tim formatur dipilih Kamis malam ini di arena Munas X MUI, lalu malam ini juga mereka bersidang, memilih dewan pimpinan harian dan dewan pertimbangan MUI yang kemudian diplenokan hasilnya itu malam ini juga.
Munas X MUI mengangkat tema “Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD NRI 1945, secara Murni, dan Konsekuen.” Munas X MUI akan membahas sejumlah agenda penting antara lain fatwa, rekomendasi, dan pergantian kepengurusan dan puncak pimpinan MUI untuk periode 2020-2025.
Munas X MUI berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, 25-27 November 2020. Munas digelar secara luring dan daring. Peserta luring adalah pengurus MUI Pusat dan perwakilan daerah, sementara peserta daring adalah para pengurus daerah.*
