Hidayatullah.com–Ketua Komisi Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) MUI, Bunyan Saptomo menyatakan turut prihatin dengan apa yang terjadi di negara Myanmar. Dia juga meminta dialog dikedepankan dalam penyelesaian konflik ini.
“MUI sebagai wakil umat Islam Indonesia mendukung pernyataan Pemerintah yang menyampaikan rasa prihatinnya atas situasi politik di Myanmar,” kata Bunyan dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (03/02/2021).
Bunyan mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog untuk mencari penyelesaian permasalahan yang ada, sehingga situasi tidak semakin memburuk. “MUI mengharapkan kiranya dialog yang disarankan oleh Pemerintah RI tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Myanmar,”ujarnya.
Bunyan juga menyingung kedaan umat muslim yang ada di Myanmar, seperti muslim Rohingnya yang terusir dan mengalami berbagai kekerasan diskriminasi. “Diantaranya Muslim Rohingya yang selama ini mengalami diskriminasi, pembunuhan dan pengusiran paksa. Menurut berbagai laporan media saat ini tercatat lebih dari 700 ribu Muslim terpaksa mengungsi ke Bangladesh dan berbagai Negara, termasuk ke Indonesia,”paparnya.
Lebih lanjut, MUI menyerukan agar penguasa di Myanmar melaksanakan resolusi PBB, Desember 2019. “Kepada Pemerintah Myanmar untuk melindungi semua kelompok minoritas, termasuk minoritas Muslim di negeri itu, dan memastikan pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Rohingya,” terangnya.
Baca Juga
Selain itu, MUI juga meminta agar penguasa di Myanmar menindaklanjuti keputusan International Court of Justice (Jan 2020) yang memerintahkan Pemerintah Myanmar untuk menggunakan segala cara dan kemampuannya untuk mencegah kemungkinan berlanjutnya genosida terhadap Muslim Myanmar. Tidak ketinggalan, Bunyan menghimbau kepada semua elemen turut mengikuti perkembangan yang terjadi di Myanmar saat ini.
“Kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh dan pemimpin umat Islam, Ormas muslim di Indonesia dan organisasi masyarakat madani muslim di berbagai wilayah negara lainnya untuk ikut mencermati dan memantau perkembangan yang terjadi di Myanmar agar tidak terjadi tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap semua kelompok, termasuk muslim di Myanmar,”jelasnya.
MUI juga mengharapkan pemerintah RI dapat membina kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN, OKI dan PBB. Hal itu, untuk memastikan gejolak politik di Myanmar tidak memperburuk kondisi Warga Negara Indoensia (WNI) yang berada di Myanmar serta kondisi masyarakat Muslim di negeri itu, termasuk Muslim Rohingya.*
