Hidayatullah.com – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII akan menjadi forum strategis yang mempertemukan para ulama, tokoh umat, dan pemangku kebijakan negara untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan. Selain menjadi ajang konsolidasi umat Islam, kongres ini diharapkan melahirkan rekomendasi bagi arah pembangunan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Rangkaian kegiatan KUII VIII akan berlangsung pada 24–26 Juli 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta. Sejumlah pejabat tinggi negara dijadwalkan hadir, di antaranya Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR RI, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Panglima TNI, hingga Menteri Keuangan.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, mengatakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka secara resmi KUII VIII pada Jumat (24/7/2026) pukul 16.00 WIB. Setelah pembukaan, kongres akan dilanjutkan dengan sidang-sidang pleno yang mengangkat berbagai isu strategis nasional.
“Pada acara itu nanti akan dibuka oleh Presiden, yaitu pada tanggal 24 Juli kira-kira jamnya jam 16.00 sore, dibuka oleh Presiden, dan dilanjutkan oleh pleno-pleno,” ujar KH Marsudi Syuhud dalam Konferensi Pers Kongres Umat Islam Indonesia di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
KH Marsudi yang juga menjabat Ketua Steering Committee (SC) KUII VIII 2026 menjelaskan, salah satu agenda penting dalam kongres ini adalah mengkaji arah kebijakan pemerintah dan pembangunan nasional. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang dialog yang konstruktif untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai kebijakan publik agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga
“Nanti ada kajian tentang kebijakan, kita akan melihat kebijakan itu berhasil atau kurang berhasil atau setengah berhasil atau perlu diubah kebijakannya, sehingga nanti bisa ketemu kebijakan yang pas sesuai yang dibutuhkan pada keadaan sekarang ini,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan bangsa merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui penguatan sektor pendidikan, ekonomi, serta kehidupan beragama yang harmonis. “Membangun bangsa adalah sebuah keharusan,” ujarnya.
Karena itu, menurut KH Marsudi, kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Kritik yang disampaikan dalam KUII VIII dimaksudkan sebagai kontribusi umat Islam untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada kemaslahatan rakyat. “Maka kritik itu biasa jika nanti di dalam Kongres ini ada masukan-masukan terhadap pemerintah,” tuturnya.
Tidak hanya membahas pembangunan nasional, KUII VIII juga akan mengangkat berbagai isu strategis lain, termasuk peran lembaga legislatif dalam memperkuat demokrasi dan implementasi kedaulatan rakyat menuju Indonesia Emas 2045. Dalam pembahasan tersebut, DPR RI diharapkan dapat menyampaikan perannya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi umat.
Sementara itu, pada bidang hukum, kongres akan menggelar dialog mengenai kekuasaan kehakiman dalam menjaga tegaknya keadilan dan kebenaran. Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, dan Panglima TNI dijadwalkan hadir untuk memberikan pandangan terkait penegakan hukum serta tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.
“Yang kelima akan menyampaikan tentang dialog kekuasaan kehakiman dalam menjaga tegaknya keadilan dan kebenaran. Tentu nanti ini ada Ketua MA, Pak Kapolri juga diundang, Panglimanya juga diundang,” ujarnya.
Persoalan politik dan keamanan nasional juga menjadi perhatian dalam KUII VIII. Para peserta kongres akan mendiskusikan dinamika geopolitik global dan dampaknya terhadap Indonesia, sekaligus merumuskan berbagai rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
“Sekarang kebijakannya kaya apa, nanti masukannya kaya apa. Real, masukannya juga real langsung sehingga publik, masyarakat mengetahui ke depannya kaya apa,” katanya.
Pada sektor ekonomi, Menteri Keuangan dijadwalkan memaparkan kondisi terkini perekonomian nasional beserta berbagai kebijakan yang tengah dan akan ditempuh pemerintah. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global.
“Bapak Menteri Keuangan siap hadir untuk menyampaikan pertanyaan atau apa yang sedang lagi dilakukan dan akan dilakukan dalam kondisi ekonomi saat ini,” ujarnya.
Selain itu, kongres juga akan membahas gagasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai salah satu isu ekonomi strategis yang dinilai memiliki potensi untuk mendorong pembangunan nasional.
Isu ketahanan dan kedaulatan pangan turut menjadi perhatian utama para ulama dalam KUII VIII. Para peserta akan mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan pangan nasional, kebijakan impor, serta upaya mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.
“Ketahanan dan kedaulatan pangan ini, nanti akan dilihat, dikritisi oleh para kiai-kiai, tokoh-tokoh, dan akademisi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, pembahasan mengenai ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral juga masuk dalam agenda kongres. Para peserta akan mengkaji bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Di bidang pertahanan, KUII VIII akan membahas peta jalan ketahanan dan pertahanan nasional yang tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan kehidupan kebangsaan di tengah perubahan lanskap global.
Melalui berbagai pembahasan tersebut, KUII VIII diharapkan dapat melahirkan rekomendasi strategis yang menjadi kontribusi nyata umat Islam dalam memperkuat pembangunan nasional, menjaga persatuan bangsa, dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
