Hidayatullah.com–Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini membantah penyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas soal Kemenag adalah hadiah Negara untuk NU. Menurutnya, pernyataan Yaqut itu tidak bijaksana.
Helmy mengatakan Kemenag tidak hanya milik umat Islam ataupun warga NU, karena semua kelompok berperan mendirikan bangsa Indonesia. Ia menegaskan NU tak berambisi menguasai Kemenag dan berprinsip siapapun boleh memimpin asal membawa kemaslahatan dan kesejahteraan.
“Pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan,” kata Helmy yang disampaikan Helmy melalui akun Instagram resmi @ahmadhelmyfaishalzaini, Ahad (24/10/2021).
Helmy mengatakan NU memang punya peran penting dalam penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta, tapi hal itu tidak boleh membuat jadi semena-mena, apalagi merasa menjadi istimewa di pemerintahan. Helmy juga menegaskan NU tidak berniat memanfaatkan momen sejarah untuk melakukan kesewenang-wenangan.
“Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privelege dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan,” ujar dia.
Baca Juga
Ia juga mengatakan, prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan, Tashorroful imam ‘alarroiyyah manutun bil maslahah. “Kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan,” jelasnya.
https://www.instagram.com/ahmadhelmyfaishalzaini/?
Sebelumnya, dalam acara webinar berjudul “Santri Membangun Negeri | WEBINAR INTERNASIONAL PERINGATAN HARI SANTRI 2021 RMI-PBNU” yang ditayangkan di kanal Youtube, Menag Yaqut menuai kontroversi dengan menyebut Kemenag adalah hadiah negara untuk NU. Karenanya ia mengatakan wajar jika NU berhak memanfaatkan Kemenag.
“Terjadi perdebatan yang berkembang menjadi sejarah asal usul Kemenag. Waktu itu perdebatan bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Lantas ada orang yang tidak setuju dengan mengatakan bahwa kementerian ini harus kementerian agama Islam karena kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan! Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU secara khusus, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama,” sebut Menag Yaqut.*
-
