Hidayatullah.com—Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera melakukan klarifikasi terbuka, terkait adanya isu normalisasi hubungan Indonesia dengan ‘Israel’. Sebelumnya, isu ini dihembuskan beberapa media.
Hidayat Nur Wahid atau akrab disapa HNW meminta Menlu dan para pejabat negara lainnya tetap memegang komitmen konstitusional historis bangsa Indonesia untuk tetap mendukung perjuangan bangsa Palestina hingga mencapai kemerdekaannya secara penuh.
“Isu sensitif yang digulirkan beberapa media di dalam dan luar negeri soal ‘normalisasi’ hubungan diplomatik Indonesia dengan ‘Israel’ ini penting segera diklarifikasi secara tegas dan terbuka oleh Menlu RI, agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak kondusif yang hadirkan kegaduhan di masyarakat Indonesia, yang sekalipun masih dilanda covid-19 tapi tetap memegangi konstitusi Pembukaan UUD 1945 yang menolak penjajahan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (24/12).
HNW mengatakan isu normalisasi ini dimunculkan dengan dikaitkan dengan Menlu AS, Antony Blinken pasca pertemuannya dengan Menlu RI Retno Marsudi, pekan lalu. Sebagaimana dikutip sejumlah media, pejabat ‘Israel’ mengatakan bahwa salah satu yang dibahas adalah kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik antara ‘Israel’ dengan Indonesia.
Juru Bicara Sekretaris Gedung Putih Ned Price juga mengisyaratkan adanya pembicaran tersebut, meski dilakukan tertutup. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga dikabarkan berdiskusi dengan Kuasa Usaha ‘Israel’ untuk Bahrain Italy Tagner di Bahrain dalam sebuah konferensi internasional.
Baca Juga
Pertemuan yang tidak biasa ini menimbulkan dugaan adanya pembicaraan kemungkinan normalisasi, walau kemudian dibantah oleh Juru Bicara Prabowo bahwa pertemuan itu sangat sangkat dan tidak disengaja. Dan bahwa sikap Menhan Prabowo tetap membela perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.
“Saya mengingatkan agar para menteri ekstra waspada, dan jangan menjadi korban dari main api nya lobi Yahudi, yang dengan berbagai jurus, terus mendesakkan agenda normalisasi dengan Indonesia, sekalipun mereka tahu bahwa hal itu bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Mestinya semua pihak mengapresiasi dan tegak lurus dengan konsistensi sikap resmi Indonesia baik Pemerintah maupun Parlemen,” katanya.
Ia meminta para Menteri mempertahankan dan memperjuangkan pernyataan dan sikap resmi Presiden Joko Widodo yang menegaskan untuk terus membela perjuangan bangsa Palestina hingga meraih kemerdekaannya, dan karenanya tidak membuka normalisasi hubungan dengan ‘Israel’. Demikian seriusnya, bahkan Presiden Jokowi dinilai pernah menyampaikan sikap tegas Indonesia itu, dalam percakapan telepon langsung dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas.
“Ini komitmen dan janji yang harus dipegang dengan teguh oleh para Menteri dan pejabat Indonesia lainnya. Apalagi komitmen dukung Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Palestina, bukan hanya dalam satu event saja disampaikan oleh Presiden Jokowi, tapi berulang-ulang, termasuk ketika Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luarbiasa OKI soal Masjid al Aqsha, di Jakarta, tahun 2016,” tukasnya.
HNW menambahkan bahwa sikap Presiden Joko Widodo terkait Palestina-’Israel’ ini sudah tepat, sesuai dengan perintah Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dan implementasi yang telah diteladankan dan diwariskan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya. “Dari Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semuanya berkomitmen untuk membela perjuangan bangsa Palestina hingga merdeka, dan karenanya tidak menjalin hubungan politik dengan ‘Israel’. Ini karena perintah dari UUD NRI 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia yang saat ini dialami oleh bangsa Palestina,” katanya.
Menurutnya, ketika isu normalisasi ini dihembuskan, sangat dipentingkan Menlu untuk segera mengkoreksi issu yang dihembuskan oleh media ‘Israel’ dllnya itu. Karena isu normalisasi tersebut menyakitkan Bangsa Palestina, dan tidak sesuai dengan komitmen dan track record sikap resmi Indonesia membela perjuangan Palestina meraih kemerdekaannya.
“Apalagi faktanya, sudah ada beberapa negara yang melakukan normalisasi dengan ‘Israel’, suatu hal yang sangat ditolak oleh pihak Palestina, karena normalisasi terbukti bukan jurus yg benar untuk membantu Palestina menjadi negara merdeka dengan ibukota Yerusalem (al-Quds), tetapi justru membuat ‘Israel’ makin memperluas pendudukannya atas tanah-tanah Palestina, bahkan ingin sepenuhnya menguasai Jerusalem sebagai ibukotanya, hal yang ditentang oleh masyarakat dunia, karena itu semakin menjauhkan cita-cita Palestina Merdeka dengan Jerusalem (timur) sebagai ibu kotanya, ”pungkas HNW.*
