Hidayatullah.com–Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi, menyorot polemi rencana pembangunan gereja di Kota Cilegon, Banten, yang berujung penolakan. Dia menyebut rencana pembangunan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu dampaknya pada masyarakat.
Ashabul Kahfi mengatakan kajian itu harus menilai efek dari pembangunan gereja tersebut terhadap masyarakat Cilegon.
“Harus ada kajian secara filosofis dan sosiologis mengapa masyarakat menolak pembangunan gereja tersebut. Jika kesimpulannya pembangunan gereja itu akan memberikan efek represif yang tinggi, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu,” katanya kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).
Kahfi juga mengingatkan semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi.
“Sekiranya agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak main hakim sendiri. Aparat hukum, para tokoh agama, serta masyarakat harus duduk bersama agar dapat mencari solusi yang tepat apakah pembangunan itu sebaiknya dilanjut atau tidak,” kata Kahfi.
Baca Juga
Dia berharap polemik ini segera selesai. Kahfi mengatakan semua pihak harus mengedepankan pikiran yang jernih.
“Semoga semua dapat selesai dengan bersama-sama mengedepankan pikiran yang jernih dan kepala dingin,” katanya.
Walkot Cilegon Tanda Tangani Penolakan Gereja
Sebelumnya, video disertai narasi Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta ikut menandatangani penolakan pendirian gereja sempat viral. Helldy telah buka suara soal peristiwa itu.
Peristiwa itu terjadi pada Rabu (7/9/2022), massa Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon mendatangi gedung DPRD Cilegon untuk menyampaikan aspirasi soal penolakan rencana pendirian gereja Maranatha di Cikuasa, Gerem, Kota Cilegon.
Massa kemudian datang ke kantor Wali Kota Cilegon. Massa diterima oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota di ruang rapat. Massa kemudian mendesak wali kota dan wakil wali kota untuk ikut menandatangani kain putih sebagai bentuk penolakan.
“Terkait dengan penandatangan bersama yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 September tahun 2022, perlu disampaikan bahwa hal tersebut adalah memenuhi keinginan masyarakat Kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat,” kata Helldy melalui keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).
Helldy kemudian berbicara soal rencana pendirian gereja. Dia mengatakan Pemkot Cilegon belum pernah menerima permohonan pendirian rumah ibadah.
“Pemerintah Kota Cilegon belum pernah menerima permohonan pendirian rumah ibadah,” ujarnya.
Helldy menyebut panitia pendirian gereja sempat mendatangi kantor Wali Kota. Dia menyebut panitia datang untuk menyampaikan proses persyaratan pembangunan rumah ibadah yang belum terpenuhi.
“Pada hari Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, panitia hanya menyampaikan informasi proses persyaratan pembangunan rumah ibadah yang belum terpenuhi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (No 8 dan 9 Tahun 2006),” ujarnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
