Hidayatullah.com—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik slogan baru Jakarta yang bakal digunakan pada era Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. PKS menilai slogan ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’ sulit dipahami publik.
“Ya kurang mudah dipahami, karena pada dasarnya seluruh wilayah Indonesia ini adalah untuk Indonesia dari zaman Indonesia merdeka. Pasti untuk Indonesia. Terus, kenapa hari ini, beberapa puluh tahun setelahnya baru ada slogan itu. Kan nggak penting. Nah, yang untuk kepentingan warga Jakarta-nya apa juga?” kata anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PKS, Dedi Supriadi, kepada wartawan.
Dedi membandingkan dengan slogan yang digunakan saat Anies baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, yakni ‘Jakarta Kota Kolaborasi’. Menurutnya, slogan yang muncul di masa pandemi Covid-19 itu mudah dimengerti masyarakat.
“Kalau Jakarta Kota Kolaborasi kan mudah ya dipahaminya oleh seluruh elemen, stakeholders, dari warganya, kemudian birokrasinya, perwakilan rakyatnya, pihak swasta yang ada di Jakarta itu berkolaborasi untuk kepentingan Jakarta. Jelas, mudah ditangkap, eye catchy,” ujar dia.
Anggota Komisi D DPRD DKI itu juga menilai slogan baru tersebut berorientasi ke luar Jakarta. Dia meminta perubahan slogan tetap mencerminkan kepentingan warga Jakarta saat ini.
“Sukses Jakarta lebih ke outward looking bukan inward looking, sedangkan kita butuh, Jakarta menghadapi tantangan ke depan katanya ada resesi dan berdampak ke Indonesia, terutama di Jakarta. Kedua, ada event politik cukup besar, episentrum politik adanya di Jakarta. Apa dengan slogan ini, kurang relevan, kurang relate dengan kondisi di Jakarta,” ucapnya.
“Silakan-silakan saja kalau mau ubah slogan kota. Cuman catatannya kan kalau bikin slogan ya yang mudah dipahami dan ada kepentingan besar bagi warga Jakarta,” tambah dia.
Isu bersih-bersih jejak Anies
Sebagaimana diketahui, Pemerintah DKI Jakarta berencana meresmikan slogan baru dari ‘Jakarta kolaborasi’ menjadi ‘Sukses Jakarta Untuk Indonesia’. Di masa Anies, slogan ibu kota adalah ‘Jakarta Kota Kolaborasi’.
Sebelumnya, beberapa media menulis Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan ‘upaya bersih-bersih jejak Anies’. Misalnya melakukan perombakan dalam susunan direksi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) usai menjabat pada 17 Oktober silam.
Heru tidak segan-segan mengganti sejumlah Direktur Utama (Dirut) yang sebelumnya ditunjuk Gubernur terdahulu Anies Baswedan. Perombakan direksi mayoritas alasannya untuk penyegaran jajaran. Termasuk memilih orang yang dinilai tepat untuk meningkatkan kinerja BUMD Pemprov DKI.
Beberapa jajaran direksi “orang Anies” yang dicopot oleh Heru usai dirinya menjabat sebagai PJ Gubernur DKI. Di antaranya; Heru mencopot Direktur Utama (Dirut) PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRT) DKI Jakarta (Perseroda) Mohamad Aprindy yang baru saja menjabat selama tiga bulan. Heru juga mencopt mantan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat era Gubernur Anies Baswedan, Tatak Ujiyati, dari jabatan Komisaris.
Heru merombak jajaran direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Dia mencopot Widi Amanasto dan mengangkat Iwan Takwin sebagai Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, berujar perubahan slogan tersebut tidak substansial untuk pembangunan DKI Jakarta. “Justru ini terkesan politis karena selama ini seolah Pak Pj ini ingin menenggelamkan prestasi gubernur sebelumnya. Terkesan balas dendam,” ujar Trubus kepada Kompas.com, Selasa (13/12/2022).*
