Hidayatullah.com– Mengenai adanya pertemuan dengan pimpinan Freeport secara diam-diam pada Oktober 2015 sebagaimana disebut oleh Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang juga mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, Presiden Joko Widodo mengatakan memang ada beberapa kali pertemuan.
Tapi, Jokowi membantah jika pertemuan dengan Freeport dilakukan secara diam-diam.
“Enggak sekali dua kali ketemu, gimana si kok diam-diam. Ya Ketemu bolak balik, enggak ketemu sekali dua kali,” katanya usai pengarahan kepada saksi untuk TPS di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara, semalam, Rabu kutip Antaranews.com, Kamis (21/02/2019).
Baca juga: Sudirman Said Bongkar Cerita di balik Pertemuan Jokowi dan Bos Freeport
Ia menyebutkan pertemuan itu membahas perpanjangan operasi Freeport.
“Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa?” katanya.
Baca Juga
Ia mengatakan tidak ada pertemuan diam-diam dengan Freeport.
“Pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong gak diam-diaman. Ada-ada saja. Ya biasalah. Ketemu dengan pengusaha ya biasa saja, ketemu konglomerat biasa saja, ketemu yang sekarang ya biasa saja,” jelasnya.
Ia mengklaim sejak awal Pemerintah Indonesia ingin memiliki 51 persen saham perusahaan itu.
“Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu, masa gak boleh,” kata Jokowi.
Baca: Sudirman Said Bongkar Cerita di balik Pertemuan Jokowi dan Bos Freeport
Selain soal itu, Jokowi juga angkat bicara terkait penguasaan lahan. Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan hak lahan yang dimiliki oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
“Memang tidak ada masalah, apa saya pernah bilang masalah? Enggak kok,” kata Jokowi.
Jokowi menyatakan hal itu ketika dimintai konfirmasinya atas pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa tanah Prabowo tidak ada masalah.
Jokowi mengatakan bahwa pernyataannya itu sebagai tanggapan atas pernyataan yang disampaikan Prabowo bahwa pembagian sertifikat tanah itu tidak bermanfaat karena nanti kan tanah tanah akan habis.
Ia mengatakan hanya menyampaikan bahwa ada kepimilikan lahan sejumlah itu.
Baca: Wapres JK Izinkan Prabowo Kuasai Lahan: Sesuai UU, Tak Ada yang Salah
“Saya hanya menyampaikan bahwa ada kepemilikan sejumlah itu, gak memasalahkan itu ilegal atau itu enggak, gak ada, jangan ditarik ke mana-mana,” katanya.
Ia menyebutkan pada masa pemerintahannya, lahan didistribusikan melalui perhutanan sosial.
“Sudah saya sampaikan, kan ada di perhutanan sosial, ada yang kita beri satu hektare, ada masyarakat adat ulayat 800 hektare, 2.000 hektare, itu kecil kecil memang, ada yang dua hektare, memang kecil- kecil,” jelasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
