Hidayatullah.com– Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan berbagai temuan dan laporan kecurangan di berbagai daerah se-Indonesia.
Hal itu ia sampaikan dalam acara “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (14/05/2019) sore.
Saking banyaknya laporan tersebut, Sandi sampai menggunakan istilah “tsunami politik uang” terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Baca: Ikatan Keluarga Besar UI Berhari-hari Demo Protes Kecurangan Pemilu
Secara khusus laporan itu yang banyak diungkap terjadi di Jateng dan Jatim. Dua provinsi ini diketahui merupakan basis para pendukung paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Dari berbagai penjuru Tanah Air, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, masyarakat disuguhi banyak cerita bagaimana gelombang tsunami amplop politik uang yang dikawal oleh aparat pemerintah bahkan aparat keamanan,” ujar Sandi dalam pemaparannya di depan para peserta yang memadati ruangan.
Pantauan hidayatullah.com di lokasi, terungkapnya “tsunami politik uang” tersebut mengundang teriakan “huuuu” oleh peserta, sepertinya sebagai bentuk kekecewaan atau protes atas penyelenggaraan Pemilu 2019.
Baca: BPN Gelar Simposium “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019”
Selain itu, Sandi mengungkapkan kasus ditemukannya barang bukti ratusan ribu amplop berisi uang.
“Diketahui amplop itu akan digunakan untuk serangan ‘fajar’. Dalam persidangan terungkap penyiapan amplop itu melibatkan pejabat tinggi BUMN dan pejabat tinggi pemerintahan,” ungkapnya.
“Ini adalah puncak gunung es politik uang yang telah mencederai demokrasi kita,” tambah mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.
“Betul?” tanya Sandi, lalu terdengar jawaban serempak, “Betullll!”
Baca: UBN Ajak Umat Lawan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, & Masif
Sandi mengatakan, politik uang telah menghancurkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Politik uang telah membuat rakyat, sebagai pemilik kedaulatan, menjadi terlena.
“(Membuat rakyat) bukannya memilih yang sesuai hati nurani, tetapi dipaksa atau setengah dipaksa memilih yang memberikan iming-iming uang,” lanjutnya mengkritisi.
“Di sana-sini kami mendengar laporan bagaimana kepala desa, aparat pemerintahan dipaksa menggerakkan masyarakat untuk memilih paslon tertentu,” ungkapnya menambahkan.* Hidayatullah/SKR
