Hidayatullah.com– Pemerintah Palestina menolak tegas Konferensi Manama yang saat ini sedang berlangsung di Bahrain. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr Zuhair Al-Shun menyampaikan beberapa poin penting tentang bagaimana sikap Palestina berkaitan dengan Konferensi Ekonomi Perdamaian untuk Kemakmuran yang sedang dilaksanakan itu.
“Saya sampaikan bahwa konferensi di Manama itu menghasilkan rekomendasi yang menyulitkan dan membuat rakyat Palestina lebih sedih lagi,” ujar Zuhair dalam konferensi pers di Kedutaan besar Palestina, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (26/06/2019).
Selain itu, Palestina mempertanyakan ketulusan Amerika Serikat (AS) terkait konferensi tersebut. Seperti yang diketahui sebelumnya, AS telah mengakui Yarusalem (Baitul Maqdis) sebagai ibu kota ‘Israel’, yang membuat umat Muslim se-dunia marah.
“Konferensi tersebut tidak dibuat dengan niat yang tulus, melainkan hanya kepentingan dari pengusaha-pengusaha yang ada di Amerika,” tambah Zuhair.
“Untuk itu pemerintah Palestina tidak hadir dalam konferensi tersebut,” tambahnya lagi.
Baca: PLO & Hamas Minta Dunia Boikot Konferensi Ekonomi di Bahrain
Konferensi Manama dihadiri oleh 300 delegasi dari negara-negara Timur Tengah, seperti Mesir, Maroko, dan Arab Saudi, dan tentu ‘Israel’. Namun tidak ada satu pun dari kubu pemerintah Palestina yang menghadirinya.
Konferesi ini akan membahas proyek-proyek besar yang ada di Palestina, Zuhair menyampaikan Presiden AS Donald Trump mencoba mengimingi Palestina dengan uang untuk memajukan kepentingan politik mereka.
Dalam konferensi yang berlangsung selama dua hari itu, diajukan “solusi ekonomi” untuk warga Palestina atau yang disebut “kesepakatan abad ini”. Nantinya akan ada dana yang dicairkan lebih dari USD 50 miliar untuk investasi selama kurun waktu 10 tahun di bidang pariwisata, pendidikan, dan infrastruktur.
Zuhair mengatakan, sudah lebih dari 100 tahun ditemukan permasalahan seputar masalah politik yang ada di Palestina. Berikut juga masalah ekonomi. Bagi masyarakat Palestina, Dubes menyatakan pihaknya tidak tertarik dengan solusi penawaran mereka.
“Hal yang dituntut masyarakat Palestina hanyalah kemerdekaan dari penjajahan politik yang sedang berlangsung di tanah mereka, karena dengan kebebasan itu rakyat palestina pasti bisa bangkit mulai dari ekonomi, pendidikan. Karena kita tahu masyarakat Palestina pasti bisa bangkit layaknya bangsa-bangsa yang lain,” ujarnya.
Baca: Mesir dapat Imbalan $9 Miliar dari ‘Kesepakatan Abad Ini’
‘Deal of the century’ atau Kesepakatan Abad Ini adalah rencana ‘perdamaian’ yang disiapkan oleh pemerintahan Trump dan disebut memaksa Palestina untuk membuat pengakuan tidak adil demi ‘Israel’, termasuk pada status Yerusalem Timur yang dijajah dan hak kembali para pengungsi Palestina.
Pertemuan di Bahrain ini ditolak mayoritas rakyat Palestina. Bagi mereka pertemuan atau perjanjian apapun tanpa ada keputusan Palestina merdeka dan hak warganya memperoleh kebebasan dan kembalinya tanah mereka yang dirampas ‘Israel’ adalah sesuatu yang sia-sia.* Azim Arrasyid
