Hidayatullah.com–Pimpinan Otoritas Palestina dari faksi Fatah, Mahmud Abbas, dinilai telah meminta-minta kepada sekelompok Yahudi Amerika agar mendesak Kongres Amerika untuk tidak menghentikan bantuan dananya sebesar ratusan juta dolar.
PIC melaporkan, sejumlah anggota Kongres Amerika sudah mendesak Washington agar menghentikan aliran dana ke Fatah karena rekonsiliasinya dengan Hamas yang dicap teroris oleh Amerika.
“Kami butuh bantuan Anda (untuk mendekati) Kongres,” demikian Abbas kepada rombongan J Street, kelompok yang menyebut dirinya pro-Israel dan pro-damai.
“Saya dengar desas-desus bahwa Hamas akan hadir di Tepi Barat atau berbagi kekuasaan (dengan Fatah) di sini,” demikian Abbas. “Ini tidak mungkin terjadi. Pemerintahan yang baru akan taat kepada kebijakan saya dan saya ini anti-teror dan kekerasan.”
Pimpinan Jeremy Ben-Ami menyatakan, “Kami akan bawa pesan ke Washington bahwa mungkin inilah kesempatan terakhir (bernegosiasi) dengan seorang pemimpin Palestina yang mau berdamai dengan Israel.”
Abbas menyampaikan rencananya menciptakan sebuah negara Palestina berdasar batas-batas 1967, melewati proses pertukaran tanah dengan pihak Zionis serta permintaannya agar penjajah Zionis menghentikan pembangunan pemukiman-pemukiman untuk 2-3 bulan saja.
“Kalau dua syarat itu dipenuhi, kami bersedia kembali ke meja perundingan dengan Israel,” ujar Abbas.
“Pilihan pertama kami ya negosiasi,” katanya. “Kalau ini bisa dilaksanakan sekarang, kami bersedia melupakan saja urusan September ini.”
Yang dimaksud Abbas dengan “urusan September” ini adalah rencana mendesakkan pengakuan Sidang Umum PBB atas negara Palestina.
Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu direncanakan akan berada di Washington pada 20 Mei dan pidato di depan Kongres Amerika mengenai rencana negosiasi damai dengan Palestina.
Abbas sudah menyatakan, pemerintahan rekonsiliasi tidak akan berafiliasi baik dengan Fatah maupun Hamas, dan segala sesuatu akan diatur oleh kebijakannya. Selain itu, menurut Abbas, tidak akan ada perubahan di Tepi Barat berkenaan dengan masalah “keamanan dan kerjasama dengan Israel.”
Zionis menghentikan aliran dananya kepada pemerintahan Mahmud Abbas sebagai hukuman karena “memasukkan teroris ke dalam pemerintahannya.”*