Hidayatullah.com–Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diwacanakan Dr Musdah Mulia, pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Tim Sukses (Timses) pasangan calon presiden (Capres) Joko Widodo dan calon wakil presiden (Cawapres) Jusuf Kalla.
“Kita ambil contoh paling sederhana. Ketika terjadi kecelakaan di mana keluarga korban belum bisa dihubungi, penanganannya di rumah sakit, entah perawatan atau pemulasaran jenazah jika meninggal dunia, harus dilakukan sesuai dengan agama korban. Nah kalau keluarga korban belum bisa dihubungi, petugas mengetahui agama dari mana kalau bukan dari KTP?” tegas Sekretaris Jenderal PBNU H. Marsudi Syuhud di Jakarta, dikutip NU.or.id, Jumat (20/06/2014).
Dari uraian yang disampaikannya, Marsudi menegaskan pihaknya menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari KTP.
“Ini menyangkut kepentingan masyarakat pemegang KTP,” tambahnya.
Marsudi mengatakan, tidak terdapat korelasi antara kebebasan beragama dengan pencantuman agama di dalam KTP.
“Undang-undang secara tegas menjamin kebebasan beragama masyarakat, tapi tidak bisa diartikan kebebasan secara liar. Masyarakat harus memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia, pilih mana yang sesuai dengan keyakinannya,” pungkas Marsudi.
Kontan pernyataan Musdah dikaitkan dengan posisinya sebagai pendukung Capres-Cawapres Jokowi-JK, bahkan menjadi bagian dari kampanye negatif untuk menyudutkan pasangan ini.
Jokowi sendiri telah membantah apa yang dinyatakan oleh Musdah Mulia tersebut. Menurutnya, pencantuman agama merupakan identitas yang harus melekat dalam diri setiap penduduk Indonesia.
“Di Pancasila kan sudah jelas, di sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun itu, ya jadi identitas karakter kita,” ujar Jokowi di sela-sela kampanye di Slawi, Jawa Tengah, Kamis 19 Juni.
Hal yang sama juga ditegaskan oleh JK. Kolom tersebut memiliki fungsi dan menjadi cermin kebanggaan bagi si pemeluk agama.
“Menurut saya, semua orang Indonesia bangga dengan agamanya. Kalau bangga kepada agamanya, kenapa kolom agama mesti dihilangkan?” kata Kalla seusai berkunjung ke Pondok Pesantren Ahlushafa Wal-Wafa di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (19/06/2014).*
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU, penghapusan kolom agama, Kartu Tanda Penduduk, KTP, Musdah Mulia, pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tim Sukses (Timses), pasangan, Capres, Joko Widodo, Jusuf Kalla
Selama