Hidayatullah.com–Dengan tidak adanya pengumuman pada tanggal yang dijadwalkan Zionis ‘Israel’ sendiri, para penentang rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat – terutama warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza – telah berkumpul. Beberapa ribu orang pada hari Rabu (1/7/2020) mengibarkan bendera Palestina dan plakat mengecam Trump pada aksi protes di kota Gaza, sementara itu demonstrasi juga sedang dibangun di kota Ramallah dan Jericho.
Warga Palestina mengatakan akan bertekad melakukan perlawanan terhadap setiap usaha perampokan tanah yang dilakukan penjajah ‘Israel’. “Perlawanan harus dihidupkan kembali,” pengunjuk rasa Rafeeq Inaiah mengatakan. “‘Israel’ takut akan kekuatan,” katanya dikutip TrtWorld.
“Pencaplokan adalah ancaman terhadap rakyat Palestina dan melanggar resolusi legitimasi internasional,” Saadi Abed dari Uni Demokratik Palestina (FIDA), berpidato pada aksi di Gaza. “Perebutan tanah akan membangkitkan intifada baru Palestina,” katanya, yang meminta rakyat Palestina untuk merapatkan barisan dan “mengakhiri perpecahan untuk menghadapi rencana pencaplokan,” tambahnya.
Abed menyerukan Otoritas Palestina untuk melakukan upaya agar “‘Israel’ dapat diminta pertanggungjawaban di depan Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatannya terhadap rakyat Palestina.”
Sementara itu, Hamas telah menguji rudalnya untuk memperingatkan Zionis ‘Israel’ mengenai rencana pencaplokan. Pejuang Hamas yang mengelola Gaza menembakkan rentetan rudal ke laut pada Rabu sebagai peringatan kepada Zionis ‘Israel’ untuk tidak mencaplok Tepi Barat, sumber di organisasi itu mengatakan.
Unjuk kekuatan itu melibatkan 20 rudal yang diluncurkan dari wilayah pantai Palestina tersebut sementara protes berlanjut di Gaza. Minggu lalu Hamas mengatakan bahwa jika Zionis ‘Israel’ melanjutkan rencana pencaplokan, sebagaimana diatur dalam rencana ‘perdamaian’ AS, itu akan berarti deklarasi perang terhadap Palestina.
Rencana Timur Tengah Trump
Rencana Trump, diungkapkan pada Januari, menawarkan jalan bagi Zionis ‘Israel’ untuk mencaplok wilayah dan memperluas pemukiman ilegal Yahudi Tepi Barat. Tindakan ini jelas kejahatan dan dianggap ilegal di bawah hukum internasional.
Netanyahu telah menyuarakan dukungan antusias terhadap rencana Trump itu – yang telah ditolak mentah-mentah oleh rakyat Palestin – tetapi perdana menteri sayap kiri itu belum mengungkapkan niatnya untuk memberlakukan proposal AS.
Tumbuhnya penentangan global
Sementara AS telah menawarkan dukungan diam-diam untuk pencaplokan, meskipun rencana itu direncanakan oleh Netanyahu, hampir semua masyarakat internasional secara vokal menentang proyek itu. Menulis di surat kabar Yedioth Ahronoth pada Rabu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa meskipun ia adalah “pembela ‘Israel’ yang bergairah,” ia memandang pencaplokan “bertentangan dengan kepentingan jangka panjang ‘Israel’ sendiri.”
“Pencaplokan akan mewakili sebuah pelanggaran hukum internasional,” katanya.
Dalam kritik langka kepada ‘Israel’ oleh Australia, Kementrian Luar Negeri Australia mengeluarkan pernyataan pada Rabu memperingatkan menentang “pencaplokan sepihak atau perubahan status wilayah Tepi Barat.”
Prancis, Jerman bersama dengan beberapa negara Eropa lain dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang pencaplokan, selain negara-negara Arab Teluk, yang semakin mencari hubungan hangat dengan ‘Israel’. Jordania, salah satu dari dua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan ‘Israel’, telah memperingatkan bahwa pencaplokan dapat memicu “konflik besar” dan tidak mengesampingkan peninjauan kembali perjanjian damai 1994 dengan negara Zionis Yahudi.
Penentangan domestik
Menteri pertahanan dan perdana menteri pengganti ‘Israel’ Benny Gants telah mengatakan pencaplokan harus menunggu sampai krisis virus corona terkendali, di tengah lonjakan tajam dalam kasus-kasus baru di Palestina. Gantz akan mengambil alih jabatan perdana menteri Zionis ‘Israel’ pada November 2021 berdasarkan ketentuan kesepakatan koalisi.
‘Israel’ mencaplok Yerusalem Timur setelah Perang Enam Hari 1967 dan kemudian Dataran Tinggi Golan di perbatasan Suriah pada 1981, dalam langkah-langkah yang tidak pernah diakui oleh sebagian besar komunitas internasional. Sementara beberapa pemukim mendesak Netanyahu untuk mengambil tindakan serupa di Tepi Barat yang diduduki, pemukim lain menentang rencana Trump, karena membayangkan pembentukan negara Palestina di sekitar 70 persen dari Tepi Barat yang diduduki.
“Rencana Trump adalah untuk mendirikan negara Palestina di tanah ‘Israel’ sementara meninggalkan orang-orang Yahudi dengan remah-remah kecil,” kata Daniela Weiss, seorang pemimpin gerakan pemukim.
“Hal ini tidak akan terjadi. Kami tidak akan memakan umpan ini. Kami tidak akan jatuh ke dalam perangkap ini.”
Meskipun menghadapi banyak tantangan untuk mengimplementasikan rencana Trump, para ahli telah menekankan bahwa Netanyahu masih akan bergerak maju dalam beberapa hari mendatang. Netanyahu mungkin memperhatikan pemilihan presiden AS dan jika terlalu bersemangat untuk bertindak ia takut Trump tidak akan memenangkan masa jabatan kedua.
Sementara itu, calon-calon Partai Demokrat AS Joe Biden menentang pencaplokan sepihak oleh ‘Israel’.*