Hidayatullah.com | Sepertinya umat Islam tidak basa basi dalam mempertahankan dan mewujudkan bangsa dan Negara yang kuat dan bersatu. Dalam jejak perjalanan sejarah bangsa, umat Islam selalu di depan untuk mewujudkan sebuah bangsa yang merdeka.
Sudah barang tentu, perwujudan itu diupayakan dengan terus menjalani pergerakan nasional. Tercatatlah dalam sejarah bangsa dan negara ini dimulai dari berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 16 Oktober 1905.
Tujuan berdirinya organisasi dagang ini untuk memperbaiki taraf hidup. Tidak sekadar itu, SDI juga berjuang untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dari seleuruh penjuru Nusantara.
Berlanjut di kemudian hari SDI menjadi cikal bakal organisasi politik pertama muncul di Indonesia dengan sebutan Sarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, yang dikenal sebagai salah satu guru bangsa yang terus menerus melahirkan kader bangsa Indonesia. Di belantara pendidikan pun, umat Islam berusaha tak terpengaruh dengan model pendidikan kolonial, maka didirikanlah pondok pesantren.
Lebih lanjut berdiri pula gerakan sosial, pendidikan dan politik seperti halnya Jami’at Khair, Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, Nahdlatul Ulama (NU). Dan semua kekuatan ini kemudian berpotensi melahirkan kekuatan-kekuatan sosial politik dengan mendirikan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang kemudian menyatu di Partai Masjumi, dan partai-partai lainnya.
Tak sekadar mewujudkan partai politik yang akan mengantarkan bangsa Indonesia dalm percaturan politik dunia masa itu, umat Islam Indonesia juga melahirkan struktur pilar kenegaraan dengan mewujudkan berbagai laskar, yang dikemudian hari mewujudkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peran-peran strategis ini tidak mengalir begitu saja, tetapi telah dirancang secara smoot oleh para ulama dan politikus umat Islam.
Bagaimana pun bangsa ini yang disebut dengan bangsa Indonesia, tak boleh sombong dan congkak serta mengabaikan peran umat Islam. Dan dalam kesejarahan hari ini, sekali-kali jangan dihadap-hadapkan bahwa peran umat Islam ini dengan istilah tidak nasionalis dan tidak Pancasilais.* (Bersambung)
