KITA tinggalkan dahulu situasi di Iraq pasca Pemilu kedua yang ternyata tidak sesuai dengan dugaan semula bahwa akan mengakhiri pertumpahan darah. Justru sebaliknya menandai pertumpahan darah babak baru setelah parpol-parpol yang meraih kemenangan belum sepakat menyangkut siapa yang berhak membentuk pemerintahan baru. Saat pertentangan siapa paling berhak membentuk pemerintahan baru, ledakan kembali menggoncang Baghdad dan kota-kota sekitarnya dengan menelan korban ratusan orang.
Juga kita tinggalkan dahulu KTT Arab yang berlangsung akhir Maret lalu di kota Siert, Libya, karena sulit untuk mencari keputusan baru yang dapat mengubah status quo dewasa ini. Karenanya, pemimpin Libya, Moammar Khaddafi yang menjadi tuan rumah mengumumkan kepada publik Arab bahwa para pemimpin Arab sudah waktunya untuk menyatakan secara transparan bahwa tidak ada lagi komitmen untuk melaksanakan keputusan Liga Arab secara berjama`ah, biarkan masing-masing menentukan sikap tertentu.
Bagaimana dengan Palestina yang masih mengalaman konflik intern sejak awal 2006? Tidak banyak yang bisa diharapkan dari rekonsiliasi selama kesenjangan sudut pandang masih meluas, terutama antara dua faksi utama yang bertikai Fatah dan Hamas terkait perlawanan bersenjata melawan tentara pendudukan Israel yang kian “buas” mencaplok tanah milik bangsa Arab, terutama di kota suci Al-Quds.
Lalu program nuklir Iran bakal mengalami perkembangan baru, dalam arti negeri Mullah ini akhirnya akan tunduk atas tekanan negara-negara besar? Tampaknya juga tidak akan terjadi setelah Presiden Ahmadi Nejad mengumumkan keberhasilan para pakar negerinya membuat peralatan baru untuk pengayaan uranium yang kapasitas produksinya enam kali lipat dari peralatan yang lama.
Gambaran tentang situasi dunia Arab kelihatannya tidak berubah, begitu juga Israel makin mantap memperluas pencaplokan di Al-Quds tanpa menghiraukan “tekanan” (setengah hati) sekutu utamanya AS dan Barat. Iran juga tetap menunjukkan jati dirinya sebagai negara besar di kawasan yang menolak didekte Barat menyangkut program nuklir yang diklaimnya sebagai program nuklir damai tapi dicurigai Barat bertujuan membuat bom atom.
Mengingat hampir tidak ada perkembangan yang baru dan menarik untuk disimak dan dicermati, maka lebih baik menengok Turki saja yang kian hari menunjukkan jati diri sebagai negara bekas pusat imperium Islam yang disegani Timur dan Barat selama berabad-abad. Negeri bekas pusat kekhalifahan Otoman (Utsmaniyah) itu sepertinya ingin memberikan pelajaran kepada dunia Arab bagaimana seharusnya bersikap di hadapan Zionis dan negeri-negeri yang memusuhi dunia Islam.
Belum lama ini misalnya Turki mencontohkan bagaimana seharusnya menghadapi Israel dengan memanggil Dubesnya di Tel Aviv karena merasa dipermalukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel dan menuntut dalam tempo 24 jam negeri Yahudi itu harus minta maaf. Akhirnya negeri Zionis itu “ketar-ketir” juga dengan menyampaikan permintaan maaf secara resmi sesuai ultimatum batas waktu tersebut.
Tak lama setelah itu, Ankara juga memanggil Dubesnya dari Washington karena Kongres mengeluarkan keputusan yang menyebutkan terjadinya pembantaian etnis Armenia oleh pasukan Osmaniyah pada perang dunia pertama (PD I). Turki tentunya sangat geram dengan keputusan tersebut di tengah upaya normalisasi hubungan Turki-Armenia, apalagi AS selama ini disebut sebagai sekutu strategisnya sehingga ibaratnya seperti menikam dari belakang.
Begitu juga dengan negara Barat seperti Swedia yang mencoba mengungkit-ungkit perang yang terjadi di masa PD I yang sengaja dijadikan bahan kampanye untuk menjelekkan Kekhalifahan Islam (baca: Islam), sementara melupakan genosida yang dilakukan Barat yang membunuh puluhan juta kaum muslimin di negara-negara jajahan mereka. Bulan Maret lalu Turki juga memanggil pulang Dubesnya dari Swedia karena parlemen negeri itu ikut latah mengungkit perang dengan Armenia tersebut.
Dalam upaya untuk bergabung dengan Uni Eropa (EU) yang saat ini masih menghadapi penolakan kuat dari dua anggota utama EU yakni Jerman dan Prancis, Ankara pun tak pernah menyatakan kesediaan untuk memberikan konsesi sedikit pun sebagai imbalan untuk diterima dalam EU karena negeri ini sangat mafhum bahwa memberikan konsesi kepada Barat sama dengan “bunuh diri”, sebab makin diberi konsesi maka makin leluasa Barat (yang masih melekat mental imperialismenya) untuk menuntut yang lebih banyak yang bisa mengarah pada pelecehan kedaulatan.
Sebagai contoh, PM Recep Erdogan pekan lalu saat bertemu dengan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy di Paris dalam upaya membujuknya agar menerima Turki sebagai anggota EU, tak sungkan-sungkan menyampaikan sikapnya yang sangat berseberangan dengan Paris menyangkut isu nuklir Iran. Dia dengan tegas menentang sanksi baru atas Iran, apalagi opsi militer, dengan menyatakan bahwa negaranya hanya akan mendukung opsi penyelesaian diplomatis.
Pelajaran bagi Arab
Lalu pelajaran baru lainnya dari cucu Utsmaniyah itu yang sebenarnya perlu diambil oleh dunia Arab adalah saat peresmian saluran baru TV Turki dalam bahasa Arab yang diresmikan Erdogan pada 4 April lalu yang dihadiri pula oleh sejumlah pejabat tinggi dari beberapa negara Arab, adalah tentang bagaimana seharusnya membela warga Arab yang tertindas di Gaza.
Dalam sambutannya pada peresmian stasiun TV satelit berbahasa Arab itu, tidak ada yang menduga ia bakal “mengungkit” lagi masalah Gaza. Sekitar setahun sebelumnya ia melakukan sumpah serapah kepada Presiden Zionis, Simon Peres pada Konferensi Ekonomi di Davos, Swiss, 27 Januari 2009 atau sekitar 10 hari setelah berakhirnya pembantaian massal tentara Israel di Gaza dengan berbagai jenis senjata terlarang internasional.
Namun itulah Erdogan yang menyebut dirinya cucu Utsmaniyah yang sekarang memimpin negara bekas pusat emperium Islam terbesar sepanjang sejarah itu telah mengungkapkan rasa cinta dan persaudaraan kuat antara Turki dan Arab, yang sampai saat ini tetap terpelihara dalam lubuk hati rakyat negeri berpendukuk sekitar 75 juta jiwa itu meskipun sempat dipimpin oleh sejumlah penguasa sekuler selama puluhan tahun sebelum Partai Keadilan dan Pembangunan memerintah sejak sekitar satu dekade belakangan ini.
Dalam salah satu bagian sambutannya, ia tidak lupa mengutip syair-syair Arab dan mengingatkan bahwa perumpamaan Arab dan Turki seperti daging dan kuku yang tidak mungkin dipisahkan. Dia juga menyinggung tentang pentingnya nilai tetangga dekat antara Arab dan Turki dan pentingnya mengembalikan kejayaan masa lalu saat bangsa Turki dan Arab menyatu di bawah naungan bendera Kekhalifahan Islam.
Seruan tentang pentingnya mempererat kembali tali tetangga atas dasar persaudaraan Islam tersebut memang saat ini sedang didengungkan secara meluas di negeri Utsmaniyah tersebut. Di lain pihak, meskipun kebanyakan pemimpin Arab masih tetap berkiblat ke Barat, namun bangsa Arab terutama kaula mudanya yang bakal menjadi pemimpin masa depan juga tak kalah merespon keinginan yang sama.
Dan sebagai puncak dari sambutan sang cucu Utsmaniyah adalah tentang nasib Gaza. Tanpa ragu, Erdogan mengancam para pemimpin Zionis dengan mengatakan, “Kami tidak akan berdiam lagi bila Israel membakar kembali Gaza. Kita tidak boleh berpangku tangan melihat Palestina. Dunia juga tidak boleh diam melihat Gaza, mereka harus bergerak sebagaimana yang dilakukan terhadap Haiti dan Chili.”
Sebagian kolumnis Arab yang mengomentari sambutan tersebut mengatakan bahwa Turki lebih Arab dari Arab sendiri. “Inilah kebangkitan yang penuh berkah dari PM Erdogan yang menunjukkan kecintaannya terhadap Arab dan isu yang dihadapinya bahkan cintanya pada Arab melebihi Arab terhadap dirinya sendiri,” kata seorang kolumnis Arab.
Meskipun apa yang dikatakan salah seorang kolumnis itu ada benarnya, namun sejatinya sikap tersebut tidak ada kaitannya dengan fanatik kebangsaan. Tapi lebih didasari keyakinan yang dituangkan dalam bentuk perkataan, lalu kemudian aksi nyata nantinya tentang pentingnya mengembalikan kembali persaudaraan Islam, lalu menjadikan isu Palestina lebih luas lagi sebagai isu umat Islam. Bukan dipersempit menjadi isu Arab, apalagi isu antara Palestina dengan Israel.
Paling tidak lewat peran media, khususnya media pandang (TV) akan sangat besar. Ucapan Erdogan itu akan makin membekas dalam benak bangsa Arab. Hal ini tidaklah mengada-ada setelah sejak sekitar 3 tahun belakangan ini TV-TV satelit terkemuka Arab banyak menayangkan drama-drama Turki yang telah didubbing dalam bahasa Arab yang menggambarkan satu kesatuan budaya antara dua bangsa (Arab-Turki) yang seakidah.
“Kami akan menjadikan TV berbahasa Arab ini sebagai jembatan untuk mempererat lagi hubungan Arab-Turki. Paket-paket tayangan tidak hanya fokus pada masalah politik dan ekonomi, akan tetapi juga keterkaitan antara budaya antara kedua bangsa,” kata salah seorang pejabat TV Turki tentang misi dari media pandang berbahasa Arab tersebut.
Terobosan penting
Upaya yang dilakukan Turki di bawah pemerintahan partai Islam itu merupakan terobosan penting untuk membangunkan dunia Arab saat ini. Pasalnya dunia Arab saat ini masih belum keluar dari status quo karena terombang-ambing di antara tiga kepentingan, yakni kepentingan AS – Eropa – Israel, seperti diungkapkan seorang penulis Arab sendiri.
“Tidak ada yang berubah dari KTT Doha pada 2009 hingga KTT Seirt Libya pada Maret 2010 lalu. Tidak ada yang berubah kecuali musibah, di mana pada KTT Doha sekedar mengecam pembantaian di Gaza lalu di Seirt sekedar mengecam yahudisasi Al-Quds.Kenyataan ini karena kita Arab (terombang-ambing) di antara kepentingan AS, Eropa, dan Israel,” tulis Dr. Ahmed Al-Qadedi, akademisi Arab bidang hubungan internasional yang mukim di Paris.
Menurut Al-Qadedi, sebenarnya semua permasalahan menyangkut isu sentral Arab (Palestina) sudah jelas. Presiden AS, Barack Obama misalnya mendukung pemikiran Al-Quds sebagai kota abadi Israel, lalu program nuklir negeri Yahudi itu dibangun oleh Eropa, kemudian uluran tangan damai Arab disambut Israel dengan perang destruktif, yang antara lain menghancurluluhkan Gaza dengan korban jiwa lebih dari 1.700 orang.
“Paling tidak perlu menformat lagi kebijakan selama ini yang tidak mendatangkan sesuatu apapun. Sebagai contoh mencabut kembali uluran tangan damai adalah salah satu opsi minimal karena tidak mungkin terus mengulurkan tangan berdamai, sementara pecaplokan terus berlangsung, pembunuhan terhadap para pejuang tak pernah berhenti,” kata pakar yang sempat diundang atas nama pengamat pada KTT Doha pada 2009.
Selain itu, status quo tersebut tidak bisa diubah tanpa menformat lagi hubungan dengan negara-negara tetangga non-Arab, terutama Turki dan Iran. Khusus menyangkut Turki, pintu telah terbuka lebar karena selain kebijakan untuk mempererat hubungan dengan tetangga di timur (dunia Arab), juga telah membuktikan diri sebagai salah satu negara Islam yang konsisten membela isu sentral Arab.
Di lain pihak, keinginan negeri Utsmaniyah itu untuk bergabung dengan EU tidak akan mengganggu hubungan eratnya dengan tetangga di timur. “Sebenarnya sejak tahun 1972 telah dilakukan upaya untuk memformat ulang hubungan bersejarah antara Turki dan Arab dan sekarang adalah waktu yang lebih tepat lagi untuk mengimplemntasikannya di lapangan,” ujar Dr. Latief Al-Hanashi, seorang pakar Arab lainnya.
Paling tidak serangkaian terobosan yang dilakukan Erdogan Turki, yang sering menegaskan tentang percampuran darah dan budaya antara bangsanya dan Arab, dapat disambut hangat pihak Arab agar terbantu untuk keluar dari deadlock (kebuntuan) selama ini. Tentunya lebih ideal lagi bila negara-negara Islam di kawasan yakni Arab-Iran-Turki akhirnya menjadi mitra strategis hingga menjadi kekuatan yang disegani. Harapan yang sebenarnya tidak sulit untuk dilaksanakan. [Sana`a, 26 R. Thani 1431 H/hidayatullah.com]
