Hidayatullah.com–Pemerintah diminta tidak gegabah dan parsial dalam menyusun kebijakan pengaturan kendaraan roda dua atau sepeda motor melalui scenario ganjil genap. Jika diberlakukan, kebijakan ganjil genap dikhawatirkan akan menganggu aktifitas ekonomi masyarakat dan berdampak pada penurunan pendapatan per kapita. Hal itu dikatakan PemerhatiTransportasi Universitas Brawijaya Malang, Prof, Harnen Sulistyo.
“Nah pasti aktifitas ekonomi masyarakat terganggu kan? bayangkan masyarakat yang gajinya harian, terus mereka tidak bisa beraktifitas, karena tidak bisa menggunakan sepeda motornya. Pikirkan dampaknya, kebijakan harus menjangkau kesana, jangan hanya lalu lintasnya saja, tetapi harus menyeluruh,” kata Harnen.
Harnen menyebut tingginya penggunaan sepeda motor di kota besar bahkan hingga menyentuh angka 75% dari total populasi kendaraan sebagai akibat sekaligus fakta dari belum terbangunya sistem transportasi massal yang handal dan maju. Oleh karena itu disamping terus melakukan pembangunan transportasi baru, jalan baru, dan inovasi lain, pemerintah diminta tetap memprioritaskan kelompok mayoritas yakni pengguna sepeda motor.
“Prioritaskan sepeda motor, bukan malah dikalahkan. Pengguna roda empat beda, tabunganya sudah ratusan juta. Ganjil genap gak ada masalah. Tapi bagi masyrakat bawah ini yang jadi masalah,” tambahnya.
Pemerintah dinilai masih memiliki opsi lain dalam dalam mengelola masalah klasik transportasi. Pemerintah diminta menyeleseikan persoalan transportasi dengan pendekatan beragam, karena kebijakan yang sempit, akan berdampak luas, khususnya terhadap aktifitas ekonomi masyarakat.*
