Oleh: Azry Mustapha
TULISAN singkat ini adalah untuk kita mengenal lebih dekat tentang geopolitik dan geostrategi regional khususnya negara China di Burma atau Myanmar. Adapun pemain-pemain lain seperti Amerika Serikat dan juga juga India, bisa mempengaruhi, tetapi secara sepintas lalu.
Inilah beberapa hal yang patut diketahui tentang Myanmar dan hubungannya dengan etnis Rohingya.
1. Myanmar merupakan negara yang sangat strategis dan penting untuk keamanan dan stabilitas China di mana negara ini merupakan negara yang memiliki akses terbesar ke laut andaman dan laut india. Selain itu, Myanmar dan China berbagi perbatasan sepanjang 2.185 kilometer
2. Myanmar juga memiliki cadangan minyak yang besar dan banyak lapangan minyak di Myanmar masih belum dieksplorasi. Penyimpanan gas myanmar terbukti pada nilai 87 triliun meter kubik (data tahun 2012. dan penyimpanan minyak sebesar 50 juta barel (data tahun 2013..
3. Myanmar adalah antara negara di dunia yang mencatat indeks demokrasi terendah ketika negara itu dikuasai junta militer.
4. Di Myanmar ada lebih dari 10 gerakan separatis akibat dari pemerintahan junta militer yang keras serta melanggar hak asasi manusia.
5. Pejuang demokrasi Myanmar, juga pemenang Penghargaan Nobel Perdamaian 1991 telah ditempatkan beberapa kali dalam tahanan politik sebelum dibebaskan pada tahun 2011. Kemudian, partai yang didirikan oleh Aung Suu Kyi, dari National League for Democracy (NLD). kembali bergabung arena politik dan pada pemilu 2015 berhasil membentuk koalisi bersama junta militer Myanmar. Namun, Suu Kyi tidak berhasil untuk memegang tampuk pemerintahan sebagai presiden karena amandemen konstitusi pada tahun 2008 menghalanginya untuk bertanding jawatan presiden.
6. Pemerintah campuran yang dibentuk secara mayoritas menempatkan anggota parlemen dari kalangan anggota NLD yang mengisi jabatan kementerian-kementerian di Myanmar. Namun, ada beberapa kementerian masih dikuasai oleh junta militer antaranya kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan dan kementerian keamanan perbatasan.
7. Akibat dari pemerintahan yang lama oleh junta militer, beberapa perusahaan yang menguasai mayoritas ekonomi Myanmar telah didirikan oleh pihak junta dan ditempatkan dibawah kewenangan kementerian yang dikuasai oleh pihak junta. Antara perusahaan raksasa konglomerat milik junta antaranya, Union of Myanmar Economic Holdings dan Myanmar Economic Corporation. Kedua perusahaan ini ditempatkan dibawah Kementerian Pertahanan Myanmar. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh individu-individu kelas elit yang terdiri dari veteren militer Myanmar.
Dari informasi di atas berikutnya kita beralih ke isu Rohingya serta geopolitik regional di negara tersebut.
8. Rohingya merupakan salah satu dari ratusan etnis yang ada di Myanmar. Rohingya adalah minoritas Muslim yang mendiami wilayah atau negeri Rakhine yang terletak di pesisir barat Myanmar.
9. Rakhine merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam serta sangat strategis lokasi bagi kekuatan besar China. Kawasan ini telah melibatkan sejumlah besar investasi dari perusahaan-perusahaan besar China serta perusahaan-perusahaan asing yang lain seperti Korea Selatan, Thailand, India dan Singapura.
10. China telah melibat 3 buah raksasa minyaknya yaitu Sinopec, PetroChina dan CNOOC untuk mengembangkan sebuah proyek yang bernilai 5 Milyar yaitu China-Myanmar Oil & Gas Pipelines yang dimulai di Pulau Kyaukpyu di Rakhine sepanjang 2,380 kilometer dan berakhir di Yunnan dan Chongqing.
Proyek ini begitu penting karena hingga kini lebih 80% sumber energi yang diperlukan oleh China adalah melalui Selat Malaka. Kondisi Selat Melaka yang sesat serta kegiatan bajak laut yang tinggi serta krisis geopolitik China dan US dia Laut China Selatan tidak memberikan jaminan yang kuat terhadap sumber energi China yang melalui ‘choke point’ tersibuk di dunia ini. Hasil dari proyek ini telah memberikan Myanmar sumber pendapatan yang berupa pembayaran biaya transit bagi penyaluran minyak dan gas ini sebesar 13,6 juta USD.
11. Saluran pipa minyak dan gas China-Myanmar ini mengandung daerah industri terpadu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas dasar seperti bandara, depot penyimpanan serta pelabuhan laut dalam yang memudahkan China memindahkan sumber energi yang mayoritasnya di impor dari timur tengah.
Selanjutnya, proyek ini juga melibatkan penyaluran minyak dari ladang gas Shwe yang melibatkan sebuah konsorsium yang disertai oleh beberapa perusahaan minyak asing serta Myanmar.
12. Medan Gas Shwe telah melibatkan 6 buah perusahaan dari India, Korea Selatan, China dan Myanmar. Medan gas ini terbukti memiliki simpanan sebesar sekitar 9 triliun meter kubik. Medan minyak ini diurus oleh Myanmar Oil & Gas Enterprise (moge., sebuah perusahaan yang didirikan oleh junta militer dibawah Kementerian Energi Myanmar. Diperkirakan proyek ini memberikan return sebesar sekitar 800 juta USD sampai 3 Milyar setahun kepada junta.
13. China juga terlibat di dalam proyek pertambangan tembaga di Letpadaung yang terletak di wilayah Sagaing. Proyek ini telah melibatkan perusahaan raksasa milik elit veteran tentara, UMEHL di mana 13% dari keuntungan proyek ini akan disalurkan kepada UMEHL. Proyek ini mendapat protes yang kuat dari penduduk dan pihak militer terpaksa membubarkan protes yang dilakukan dengan kekerasan. Laporan dari Amnesty International juga menyatakan ada bukti pihak junta menggunakan bom asap yang mengandung fosfor untuk membubarkan demonstran.
14. Masyarakat Muslim Rohingya di Rakhine adalah antara pihak yang tidak puas dengan pemerintahan junta militer yang korup dan zalim terhadap rakyatnya. Proyek Sino-Myanmar Oil & Gas Pipelines yang harganya melebihi 5 Milyar telah menyebabkan ratusan ribu ekar tanah warga Rakhine diambil dengan pembayaran kompensasi yang sangat rendah. Ada laporan mengatakan pembayaran kepada pemilik tanah hanya sekitar 0.19 USD per per hektar tanah yang diganti.
15. Selanjutnya, akibat dari keterlibatan yang begitu banyak perusahaan yang dimiliki oleh elit veteran tentara di dalam proyek mega telah menyebabkan jutaan rakyat tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Hal ini telah menyebabkan berbagai ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan asing semuanya dibolot oleh junta dan pengembangan gagal dijalankan.
16. Ada juga laporan yang menyatakan beberapa kelompok militan Rohingya di wilayah Rakhine telah dilatih oleh Taliban untuk menentang pemerintahan zalim pihak junta militer. Ketidakstabilan yang terjadi terutama di daerah yang melibatkan aset dan kepentingan strategis China ini telah memberikan dampak yang besar kepada geostrategi China seperti proyek OBOR dan The New Maritime Silk Road. Selanjutnya, ketidakstabilan di Myanmar yang merupakan tetangga dari China mempengaruhi pembangunan China.
17. Ketidakstabilan yang terjadi di Myanmar juga mempengaruhi politik internal khususnya kepada pemerintah yang baru dibentuk oleh Aung San Suu Kyi. Ketidakstabilan ini memberikan indikasi bahwa demokrasi tidak menjamin stabilitas berikutnya pihak junta berhasil untuk memberitahu kepada dunia pemerintahan Suu Kyi telah gagal.
18. Krisis pembunuhan massal yang dilakukan terhadap etnis Rohingya ini juga salah satu cara bagaimana pihak junta militer mengalihkan perhatian dunia terhadap segala pelanggaran yang berbentuk korupsi, kronisme dan nepotisme yang kronis di negara tersebut
19. Ketika terjadinya krisis puncak Rohingya pada tahun 2015, pemimpin demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi mengeluarkan pernyataan yang memalukan dirinya sebagai seorang pejuang demokrasi ketika ia menyatakan ‘etnis Rohingya bukan warga negara Myanmar.’
20. Kita tahu Gaza merupakan salah satu contoh pengepungan sistematis yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah entitas kecil yang berkerajaan sendiri serta dipilih rakyat secara demokrasi, di Myanmar kita juga bisa menyaksikan satu bentuk pengepungan sistematis serta pembunuhan demi pembunuhan dilakukan terhadap etnis Rohingya di sebuah daerah yang bernama Maung Daw yang lebih 80% adalah dihuni oleh etnis Rohingya.
Kesimpulannya, krisis Rohingya adalah sebuah krisis yang agak rumit melibatkan berbagai ‘aktor’ serta krisis kemanusiaan yang tidak hanya bersumber dari kepentingan geopolitik suatu negara bahkan juga bersumber dari beberapa faktor sosiologis yang lain, seperti tabrakan antara agama dan etnis, seperti sikap ekstremis rasis etnis Rakhine di Myanmar, juga dapat dilihat juga masalah politik internal yang terjadi melibatkan kegagalan pemerintah yang baru dibentuk atas nilai demokrasi menyelesaikan konflik ini secara adil sesuai dengan seruan hak asasi manusia universal.*
Pengkaji IRIS INSTITUTE. Tulisan pernah dimuat di Fucuss.my
