Hidayatullah.com | PARLEMEN Iraq pada Ahad menerima pengunduran diri Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi setelah berminggu-minggu demonstrasi besar mendesak peningkatan kondisi ekonomi dan perbaikan sistem politik negara itu lapor Al Jazeera pada Senin, 2 Desember 2019.
Perdana Menteri berumur 77 tahun itu mengumumkan keputusannya untuk mundur pada Jumat setelah pemimpin Syiah top Iraq Ayatollah Ali al-Sistani mendesak para legislator untuk menarik dukungannya kepada pemerintah setelah penanganan demonstrasi di mana 400 orang terbunuh oleh pasukan keamanan sejak awal Oktober.
Saat ini Abdul Mahdi akan tetap bekerja sampai terpilihnya perdana menteri yang baru – proses pemilihan di masa lalu bisa mencapai waktu berbulan-bulan.
Abdul Mahdi dipercaya untuk menjabat sebagai perdana menteri hampir setahun yang lalu setelah pemilihan umum yang meragukan menyebabkan kebuntuan politik selama berminggu-minggu.
Saat itu, dia dipandang sebagai kandidat kompromi dari Muqtada al-Sadr, seorang pemimpin populis Syiah yang memimpin blok parlemen terbesar, dan Hadi al-Amiri, yang memimpin koalisi milisi-milisi dukungan Iran dikenal dengan Hashd al-Shaabi, atau Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) serta blok parlemen Fatah. Partai etnis Kurdi Iraq juga mendukungnya.
Abdul Mahdi mewarisi sebuah negara yang sedang terhuyung-huyung akibat perang melawan kelompok teror bersenjata Negara Islam Iraq dan Syam (ISIS), yang pada tahun 2014 mengendalikan sepertiga wilayah Iraq.
Meskipun ISIS akhirnya dikalahankan pada tahun 2017, infrastruktur negara itu sebagian besar telah hancur setelah beberapa dekade terus-menerus diguncang konflik, termasuk invasi militer Amerika Serikat, dan sanksi-sanksi internasional.
Selama beberapa dekade, Iraq merupakan sebuah negara-satu-partai yang diperintah dengan tangan besi oleh Saddam Hussein dari partai Baath.
Ini berubah setelah invasi AS pada tahun 2003 yang menggulingkan Saddam dan pembentukan sistem politik yang membagi cabang-cabang pemerintah dan jabatan-jabatan topnya menggunakan sistem kuota berdasarkan afiliasi etnis dan agama.
Bagi banyak rakyat Iraq, sistem ini memungkinkan individu dan kelompok tertentu untuk terus memperkaya diri mereka sendiri dan memperluas pengaruh mereka – sementara banyak penduduk negara kaya minyak itu terus mengalami kesulitan ekonomi yang parah dan standar hidup yang rendah.
Selama dua bulan sekarang, kemarahan atas pengangguran, layanan publik yang buruk dan korupsi yang merajalela telah mendorong puluhan ribu orang di Baghdad dan di seluruh Irak selatan untuk turun ke jalan, mengarahkan kemarahan mereka tidak hanya pada pemerintah tetapi seluruh kelas politik.
Gejolak kemarahan rakyat itu disambut dengan tanggapan keras oleh pasukan keamanan, yang ditemukan telah menggunakan kekuatan berlebihan yang tidak perlu dan menembakkan peluru tajam untuk membubarkan demonstrasi.
Di awal kerusuhan, Abdul Mahdi mengatakan “tidak ada solusi ampuh” untuk permasalahan Iraq, beralasan bahwa perkembangannya membutuhkan waktu. Dia kemudian meredakan para demonstran dengan menawarkan serangkaian konsesi, termasuk perombakan cabinet dan reformasi politik.
Meskipun begitu, langkah-langkah itu gagal meredakan kemarahan para demonstran.
“Rakyat Iraq meminta diakhirinya sistem politik etnis dan sekte yang saat ini diterapkan yang dibentuk oleh pasukan pendudukan AS setelah mereka menginvasi Iraq,” kata Liga Makki, seorang analis politik Iraq.
Makki berpendapat bahwa Abdul Mahdi mungkin saja produk dari sistem politik pasca 2003 namun dia tidak seharusnya dianggap bertanggungjawab atas semua kesengsaraan Iraq, mengingat singkatnya waktu dia menjabat.
Namun, Makki mengatakan perdana menteri telah gagal meningkatkan ekonomi Iraq dan “mengekang” milisi Syiah PMF, yang memiliki pengaruh luas di politik negara itu.
Pengunduran diri Abdul Mahdi sudah pasti mengakhiri karir politik lima-dekadenya yang dalam beberapa tahun terakhir melihatnya menjabat beberapa posisi kementrian dan wakil presiden.
Meskipun dengan pengalaman ini, Muhanad Seloom, asisten professor studi keamanan di Institut Doha untuk Studi Pascasarjana, mengatakan Abdul Mahdi masih “kekurangan keterampilan mengatur dan mengelola negara yang diperlukan untuk memerintah negara tidak stabil dan terpecah seperti Iraq, terutama pasca perang selama bertahun-tahun”.
Seloom menggambarkan dia sebagai pemimpin lemah karena menjadi perdana menteri hasil kompromi yang tidak memiliki blok parlemen sendiri untuk mendukungnya.
Karena itu, “dia ditakdirkan untuk gagal,” kata Seloom.
Meskipun kepergian Abdul Mahdi tidak mungkin membuka jalan untuk sistem politik baru, banyak demonstran yang mendesak, “pengunduran dirinya, terutama setelah pembunuhan sejumlah demonstran Iraq, akan membuatnya secara individu bertanggungjawab untuk kegagalan seluruh sistem pemerintahan Iraq,” kata Ihsan al-Shammri, kepala Pusat Studi dan Pemikiran Politik, kelompok riset berbasis di Baghdad.
“Tapi bukan itu masalahnya,” tambahnya.
“Abdul Mahdi adalah korban dari sistem politik disfungsional yang membawanya kepada kekuasaan sejak awal.”/*Nashirul Haq AR, artikel diambil dari Al Jazeera
