Hidayatullah.com—Salah satu negara terkaya di kawasan Teluk, Kuwait, mengalami tekanan finansial seiring dengan rendahnya hanya minyak dunia. Oleh karena itu pemerintah berencana menghapus semua bentuk subsidi publik pada tahun 2020.
Sebuah komite, yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan untuk mengkaji semua subsidi publik, mengatakan berencana mengurangi subsidi yang diberikan kepada rakyat secara bertahap dan akan dituntaskan pada 2020. Demikian menurut laporan koran lokal Al-Qabas hari Senin (31/10/2016) seperti dilansir AFP.
Pada tahun anggaran saat ini saja, subsidi publik dan bantuan sosial diperkirakan lebih dari $3 miliar, sekitar 5 persen dari proyeksi pengeluaran.
Kerajaan kaya minyak itu sebelumnya sudah mencabut subsidi bensin dan solar, yang sekarang dijual ke rakyat dengan harga mengikuti harga minyak dunia.
Baca Juga
Bulan September lalu, tindakan Kuwait mencabut sebagian subsidi bahan bakar menyulut krisis politik yang mengakibatkan pembubaran parlemen dan seruan agar pemilu baru segera digelar.
Sebelum parlemen dibubarkan, pemerintah berhasil mendapatkan dukungan untuk menaikkan tarif listrik dan air bagi warga asing dan kalangan bisnis. Warga Kuwait dikecualikan dari kebijakan itu.
Meskipun menaikkan harga BBM, pemerintah bersedia memberikan kompensasi ke publik berupa 75 liter bahan bakar perbulan bagi setiap pengemudi.
Kuwait menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sekitar 40 sampai 80 persen tergantung jenisnya, yang berlaku efektif sejak 1 September lalu.
Kenaikan harga itu merupakan yang pertama dilakukan Kuwait sejak 1998.
Negara anggota OPEC tersebut mengalami defisit anggaran 4,6 miliar dinar (sekitar $15,3 miliar) pada tahun fiskal yang berakhir 31 Maret silam, menurut data resmi.
Kuwait memperkirakan pada tahun anggaran baru yang dimulai 1 April kemarin akan mengalami defisit $29 miliar.*
