Hidayatullah.com–Qatar tidak akan mengekstradisi Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi ke Mesir karena dia “bukanlah teroris melainkan musuh politik”, Menteri Hubungan Luar Negeri Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, mengatakan pada Jumat lapor Middle East Monitor.
Al-Qaradhawi, Ketua Persatuan Ulama Muslim Dunia, masuk daftar pencarian di pemerintah Mesir karena dia aktif sebagai anggota dari gerakan al Ikhwan al Muslimun.
“Al-Qaradhawi tidak akan diekstradisi karena dia telah menjadi warga negara Qatar sejak 1970-an. Dia juga bukanlah seorang teroris melainkan hanya lawan politik yang memiliki sudut pandang yang berbeda.”
Al Thani melanjutkan dengan mengatakan: “Informasi yang membuat beberapa negara anggota Dewan Kerjasama Teluk dan Mesir memasukkan Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah kelompok teroris tidak sesuai dengan informasi yang dimiliki Qatar. Karena itu kami belum mendaftarkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris.”
“Kami menjadi tuan rumah orang-orang ini karena lawan politik. Kami menjadi tuan rumah banyak orang lain dari negara-negara yang berbeda dan tidak hanya dari Mesir.”
Baca: Persatuan Ulama Palestina Kecam Penyebutan Syeikh Qaradhawi dalam Daftar Teroris
Al Thani menjelaskan bahwa, “Kami tidak akan memperbolehkan mereka [anggota Ikhwanul Muslimin] untuk terlibat dalam aktivitas politik apapun di Qatar atau untuk menggunakan negara kami sebagai sebuah titik awal dalam menyerang atau menghina negara-negara mereka.”
Doha, dia menjelaskan, tidak mendukung Ikhwanul Muslimin “tetapi mendukung dan akan terus mendukung rakyat Mesir”. Inilah alasan mengapa Qatar belum menarik investasinya di Mesir yang berjumlah sekitar $20 miliar, “karena mereka [investasi] berguna bagi rakyat Mesir dan berkontribusi dalam menciptakan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi Mesir”.
“Qatar percaya bahwa jika Mesir tetap kuat, ini akan memberikan dampak yang positif pada Dunia Arab.”
Pentingnya GCC
Al Thani menjelaskan bahwa Dewan Kerjasama Teluk (GCC) “penting dan merupakan sumber stabilitas di wilayah Timur Tengah”. Dia juga menekankan bahwa “Qatar tidak mungkin menarik diri dari Dewan Kerjasama Teluk.”
“[Qatar] akan tetap berkomitmen dalam menjaga keamanan di Teluk, meskipun fakta bahwa negara-negara pelaku embargo menempatkan Dewan Kerjasama Teluk dalam resiko dengan melanggar prinsip-prinsipnya.”
Baca: Interpol Hapus Nama Syeikh al Qaradhawi dari Daftar DPO
Namun, “adanya kebutuhan untuk mereformasi Dewan Kerjasama Teluk dalam menghargai kedaulatan negara-negara anggota dan untuk mencegah kebijakan merugikan terhadap negara-negara lain.”
Al Thani mengulang kembali bahwa negaranya siap untuk “dialog tak bersyarat dalam mendiskusikan permintaan-permintaan negara yang melakukan embargo tanpa konsesi apapun terkait kedaulatannya,.”
Pada 5 Juni, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan dengan Qatar atas dasar “dukungannya pada terorisme”, tuduhan yang dengan lantang disangkal oleh Doha.
Awal September lalu Badan Kepolisian Internasional (INTERPOL) mengabarkan telah menghapus nama Syeikh Yusuf al-Qaradhawi dari daftar cekal (DPO), demikian Organisasi Hak Asasi Manusia Arab (AOHR) mengumumkan hari Ahad (10/09/2017).
AOHR yang berbasis di London mengatakan, laporan Syeikh Al Qaradhawi dalam ‘daftar teror’ adalah tindakan politis dan terlalu dibuat-buat.*
