Kemenag Akan Cabut Izin PPIU Jika Terlibat Kasus 116 WNI

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Nizar Ali, Kamis (02/08/2018) malam waktu Saudi menandaskan, Kemenag akan berkoordinasi lintas sektoral untuk mengungkap kasus tersebut.

“Jika terbukti ada WNI yang menggunakan visa umrah dan dia overstay, maka kita lacak hal tersebut kesalahan PPIU atau jamaah,” tandas Nizar Ali di Kantor Daerah Kerja (Daker) baru Makkah di kawasan Syisyah, Makkah, lansir Kemenag, Jumat (03/08/2018).

Baca:  KJRI Kesulitan Ungkap Identitas WNI yang 4 Tahun Dirawat di Rumah Sakit Jeddah

“Kalau kesalahan PPIU akan kita cabut izin operasionalnya,” sambung Nizar didampingi Kabiro Humas Data dan Informasi Mastuki.

Pihaknya akan meminta data-data dari Konsultan Jenderal RI di Jeddah guna mengungkap sejauh mana keterlibatan PPIU.

“Jika memang ada unsur kesengajaan dari PPIU, tidak ada cara lain, kita cabut izinnya,” tegasnya lagi.

Menurut Nizar, bisa jadi realitanya PPIU memberangkatkan 100 orang dan yang pulang hanya 90 orang.

“Dari sana kita bisa melacak laporannya melalui Sipatuh (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Umrah dan Haji Khusus),” paparnya.

Terlepas dari itu, Nizar mengingatkan jangan sampai ibadah yang memiliki tujuan baik, malah dilakukan dengan cara yang tidak baik. “Tentu hasilnya juga tidak baik,” pungkasnya.

Baca: Tiga Imbauan Kemenag untuk Jamaah Haji

Sebelumnya diberitakan hidayatullah.com, Sebanyak 116 orang WNI terjaring razia pihak keamanan Arab Saudi di sebuah penampungan yang terletak di kawasan Misfalah, Makkah.  Penggerebekan berlangsung pada Jumat (27/07/2018) tengah malam.

Dari hasil pemeriksaan berita acara (BAP) oleh Tim Petugas dari Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah di Tarhil (Pusat Detensi Imigrasi) , 116 orang WNI  yang terjaring ini sebagian besar memegang visa kerja. Sisanya  masuk ke Arab Saudi dengan umrah dan visa ziarah.

Sebagian besar para WNI yang terjaring razia ini  berdomisili di Makkah,  sebagian lagi berasal dari luar Makkah namun menyeberang melalui perbatasan masuk ke Kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji.

Menurut Safaat Ghofur, Koordinator Pelayanan dan Perlindungan Warga (KPW), para WNI yang digerebek di sebuah penampungan tersebut sebagian besar berasal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat dilakukan BAP, mereka mengaku berniat ingin melaksanakan ibadah haji.

Baca:  KJRI Kesulitan Ungkap Identitas WNI yang 4 Tahun Dirawat di Rumah Sakit Jeddah

Kepada pihak penampung, terang Safaat, mereka membayar sewa kamar dengan biaya bervariasi, dari 150 hingga 400 riyal per kepala. Mereka menyewa beberapa syuggah (rumah) dalam satu imarah (gedung) melalui orang Bangladesh (calo). Rumah-rumah tersebut dihuni 10 sampai 23 tiga orang, campur laki-laki dan perempuan.

Salah seorang yang ditangkap mengaku berangkat dengan visa umrah dan masuk ke Arab Saudi sebelum bulan puasa. Ada juga yang datang pada saat Ramadhan. WNI yang tidak mau disebutkan namanya ini  mengaku berniat haji. Usai haji, dia akan pulang ke Indonesia melalui Tarhil.  Apes baginya, sebelum mewujudkan niatnya, dia keburu terjaring razia.

“Jemaah bayar ke travel 50 hingga 60 juta rupiah,” ucap “jemaah” yang tidak mau disebutkan namanya.

Baca: Haji Gunakan Visa Kunjungan Bisnis, 10 WNI Tertahan di Jeddah 

Sesampainya di Makkah, sambung jemaah tadi, mereka harus membayar uang tambahan sebesar 500 riyal untuk menebus paspor ke guide.

“Setelah di Makkah, mereka bebas mau ke mana saja dan tidak ada urusan lagi dengan travel,” tutur Tolabul Amal, Staf KJRI yang bertugas di Tarhil. Talab juga menyayangkan karena mereka mengaku tidak ingat nama biro tavel yang memberangkatkan.

Talab menambahkan, sebagian yang diamankan tersebut ada yang resmi,  namun diangkut juga karena tinggal dengan WNI lainnya yang ilegal.*

Baca: Diduga Haji Ilegal, 116 WNI Digerebek Keamanan Saudi di Sebuah Penampungan di Makkah