Hidayatullah.com–Jurubicara Divisi Lintas-Udara ke-101 AS yang bertugas di kawasan Iraq Utara mengatakan penyelidikan mengenai “tabrakan” dua helikopter Black Hawk itu masih terus dilaksanakan Minggu.
Seorang anggota polisi Iraq di Mosul menyatakan yakin rudal telah ditembakkan dan mengenai salah satu helikopter tersebut, yang kedua akhirnya juga rontok setelah bermanuver berusaha menghindari rudal. Namun helikopter canggih ini justru bertabrakan dengan yang terkena terlebih dulu.
Seorang wartawan AFP di sekitar lokasi mengatakan salah satu helikopter itu jatuh ke atas sebuah sekolah, lainnya ke atas rumah penduduk. Tidak ada korban jatuh di kalangan penduduk.
Menyertai insiden itu, militer AS mengumumkan 17 prajurit AS tewas dan lima lain cedera Sabtu ketika dua helikopter bertabrakan di udara dan jatuh di Iraq utara, kata Komando Pusat AS dalam sebuah pernyataan Minggu.
Helikopter Black Hawk milik Divisi Lintas Udara Ke-101 AS itu jatuh Sabtu pukul 18:30 waktu setempat (pukul 22:30 WIB).
Media AS mengutip sejumlah perwira di lokasi kejadian yang mengatakan bahwa salah satu helikopter itu mungkin ditembak oleh peluncur granat anti- tank dan bertabrakan dengan helikopter yang terbang di atasnya.
Kedua helikopter itu jatuh di daerah penduduk dalam jarak 250 meter satu sama lain. Kedua pilotnya sangat berpengalaman dalam kondisi terbang malam hari, demikian menurut militer AS.
Tim-tim pencari dan penyelidik menutup lokasi kejadian. Polisi dan petugas pemadam kebakaran Iraq juga berada di lokasi tersebut.
Sebanyak 16 prajurit tewas dan 21 lain cedera pada 2 November ketika sebuah helikopter Chinook AS ditembak jatuh di dekat Fallujah. Setelah itu, sepekan kemudian, sebuah helikopter Black Hawk juga “jatuh” di dekat Fallujah dan menewaskan tujuh prajurit.
Meski serangan terhadap pasukan AS meningkat, namun koalisi pimpinan AS akan tetap berada di Iraq bahkan setelah kekuasaan diserahkan kepada rakyat Iraq pada akhir Juni 2004, kata penguasa AS di Iraq, Paul Bremer, dan beberapa pejabat tinggi lain koalisi Minggu.
“Kami tidak akan berhenti atau lari. Kami berada di sini untuk melaksanakan pekerjaan dan akan tetap di sini sampai pekerjaan dilaksanakan,” kata Bremer kepada televisi Fox News dalam wawancara dari Baghdad.
Bremer, yang berbicara setelah Otoritas Sementara Koalisi (CPA) dan Dewan Pemerintah Iraq yang dibentuk AS menyetujui penyerahan kekuasaan bertahap Sabtu, menolak memberikan kerangka waktu bagi keberadaan pasukan AS di Iraq setelah tahapan tersebut.
“Mereka akan membutuhkan bantuan kami, saya rasa, untuk beberapa waktu,” katanya. Seorang pejabat tinggi mengatakan, pendudukan Iraq akan berakhir pada 30 Juni 2004, dan pasukan yang dipimpin AS akan tetap tinggal “atas undangan rakyat Iraq.”
Dia menyatakan, pengaturannya mungkin akan sama seperti antara AS dan Jepang, antara AS, Inggris dan Jerman, dan antara AS dan Arab Saudi. Dewan Pemerintah Iraq telah meminta bantuan militer pimpinan AS dari CPA, kata pejabat itu.
Pejabat itu menyatakan, koalisi berencana menyerahkan pengambilan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah mendatang Iraq. Perjanjian itu juga menggarisbawahi langkah-langkah yang akan diambil menjelang penyelenggaraan pemilihan umum bagi pemerintah baru pada Desember 2005.
Anggota-anggota Dewan Pemerintah Iraq menyatakan, kehadiran pasukan koalisi sampai keamanan sepenuhnya dikuasai pasukan kepolisian dan militer Iraq tidak akan melanggar kedaulatan Iraq.
Pemerintah baru yang akan mengambil alih kekuasaan mulai 1 Juli tahun depan akan dibentuk oleh dewan nasional sementara yang akan dipilih “sebelum 31 Mei 2004,” menurut dokumen perjanjian tersebut. (ant)