Hidayatullah.com– Sidang terkait perkara ujaran kebencian bernuansa SARA yang didakwakan kepada salah seorang ustadz Hamizon Mizonri (HM), Pimpinan Rumah Yatim Tunas Bangsa Labuhan Batu, digelar kembali pada hari Senin (18/03/2019) di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.
Pada sidang kali ini, Pengacara Terdakwa yang terdiri dari Dr Dudung Amadung Abdullah, Hamsyaruddin, dan Erwin Syahputra dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hidayatullah, menghadirkan saksi tunggal Lukman Hakim, rekan terdakwa yang juga dai dari Medan.
Seperti diketahui sebelumnya, HM dihadapkan ke Pengadilan karena dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 14 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Baca: Sidang Dai Labuhan Batu, Keterangan Ahli Bahasa Tidak Konsisten
Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Tengku AlMadyan, saksi menyampaikan bahwa dia mengetahui kalau terdakwa dituding melanggar UU ITE ketika tanggal 11 November 2018 saksi dihubungi oleh terdakwa dari Mapolda Sumut yang menerangkan bahwa terdakwa diamankan Tim Cyber Polda terkait unggahannya di akun FB miliknya.
Saksi baru bisa menjenguk terdakwa di Mapolda Sumut pada esok harinya, yakni Senin tanggal 12 November 2018.
Baca Juga
Saat di Mapolda Sumut, saksi baru mengetahui lebih detail bahwa terdakwa ditangkap tim Cyber Polda Sumut pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018. Hal mana terkait tiga unggahan terdakwa di akun FB miliknya pada tanggal 5 November 2018.
Baca: Dai Labuhan Batu Dijerat UU ITE, Saksi Terkesan Akhlak Terdakwa
Kepada saksi, Penyidik Polda kemudian menunjukan print out dari unggahan yang dianggap mengandung ujaran kebencian bermuatan SARA.
“Saksi merasa kaget dan baru tahu kalo akun FB yang ditunjukan penyidik Polda adalah milik terdakwa,” ujar Dudung kepada hidayatullah.com dalam siaran persnya, Selasa (19/03/2019).
Saksi kemudian membuka FB terdakwa melalui telepon seluler miliknya saat kembali ke rumah. Namun tiga unggahan yang ditunjukkan penyidik berupa print out tersebut tidak diketemukan dalam akun FB milik terdakwa. Satu-satu unggahan yang saksi temukan hanyalah yang menyebutkan, “boyolali sarang PKI, dimasa lalu, real dan fix!”. Itu pun berbeda dengan print out yang ditunjukkan penyidik. Karena dalam print out tidak ada kata: ”dimasa lalu, real dan fix”. Kata itu hilang. Padahal dalam FB tertulis kata tersebut.
Mendengar temuan yang disampaikan saksi, Tim Kuasa Hukum yang dipimpin advokat Dudung, meminta kepada Majelis Hakim untuk membuka akun FB terdakwa dalam persidangan.
Permohonan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim. Namun karena jaksa belum mempersiapkan alat yang dibutuhkan berupa laptop yang terkoneksi internet, Majelis meminta Jaksa agar mempersiapkan untuk dicek setelah istirahat siang. Sidang pun sempat diskors, guna memberikan kesempatan kepada Jaksa untuk mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan.
Baca: Dai di Sumut dijerat UU ITE, Persidangan Banjir Air Mata
Selepas shalat zuhur, Ketua Majelis Hakim kembali menggelar sidang yang sebelumnya diskors. Saat dibuka secara langsung ternyata pada tanggal 5 November 2019 tidak ditemukan ketiga unggahan yang dituduhkan dalam dinding FB milik terdakwa HM, padahal sudah dicari sepanjang tanggal 5 November 2018.
“Satu-satunya postingan yang mirip hanyalah postingan yang disampaikan saksi, itu pun dengan ada tambahan kalimat, ”dimasa lalu real dan fix!”. Sementara kalimat tersebut tidak ada dalam print out yang disodorkan Jaksa Penuntut Umum. Menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim menyampaikan kepada Kuasa Hukum untuk dituangkan dalam pledoi,” ungkap Dudung.
Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Jumat (22/03/2019) dengan agenda Penyampaian Tuntutan dari JPU. Adapun Nota Pembelaan Tim Kuasa Hukum akan diagendakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
