Hidayatullah.com– Anggota DPR RI Mulyanto menyampaikan pesan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Rudiantara yang baru-baru ditunjuk Presiden Joko Widodo.
Mulyanto antara lain berpesan kepada mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu agar jangan sampai ada rakyat miskin tidak mendapatkan haknya terkait pelayanan listrik.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI ini menilai sangat penting Dirut PLN Rudiantara untuk memperhatikan validasi data jumlah pelanggan listrik golongan Rumah Tangga Mampu (RTM) 900 volt ampere (VA) dan pelanggan Non-RTM 900 VA.
Perbaikan data ini dinilai penting karena terkait dengan besaran jumlah subsidi listrik. PLN harus benar-benar melihat kondisi pelanggan di lapangan. Bukan berdasarkan sampel atau survei.
“Data ini penting diperbaiki agar setiap pelanggan bisa mendapatkan haknya. Jangan sampai ada masyarakat miskin yang sebenarnya masih layak digolongkan sebagai pelanggan penerima subsidi tapi malah tidak tercatat oleh PLN. Sehingga beban yang harus ditanggung menjadi lebih berat. Untuk itu kami meminta PLN harus lebih cermat mencatat kategorisasi pelanggan ini,” tegas Mulyanto dalam siaran persnya di Jakarta kepada hidayatullah.com, Rabu (27/11/2019).
Baca Juga
Selain itu, Mulyanto juga meminta Dirut PLN yang baru fokus mengejar target realisasi proyek listrik 35.000 megawatt (MW).
Menurutnya, proyek raksasa itu harus betul-betul diawasi dan dikawal secara serius, supaya tidak meleset dari target waktu yang ditentukan. Sebab sebelumnya pemerintah menargetkan proyek 35.000 MW ini bisa selesai pada tahun 2019, namun akhirnya minta diundur hingga 2028.
“Saya pikir Dirut PLN yang baru harus banyak melakukan pembenahan agar target yang sudah ditentukan dapat tercapai. Jangan sampai target yang sudah direvisi, direvisi lagi. Ini akan membuat citra PLN menjadi terpuruk,” kata Mulyanto.
Ia juga berpesan kepada Rudiantara untuk menghitung ulang rasio elektrifikasi. Saat ini PLN mengklaim telah mencapai rasio elektrifikasi sebesar 98 persen seluruh Indonesia.
Tapi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan PLN yang saat itu masih dipimpin oleh Plt Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani, Senin (25/11/2019), katanya, diketahui ternyata data elektrifikasi yang disampaikan PLN belum bias diverifikasi.
Sebab berdasarkan pantauan langsung oleh para anggota dewan di lapangan, masih banyak desa yang belum mendapatkan akses listrik dan penerangan.
“Data ini sangat penting. PLN jangan menyajikan data yang baik di kertas tapi dalam kenyataannya masih jauh dari yang disebutkan. Kami minta data rasio elektrifikasi ini dikaji ulang sehingga kita bias mendapatkan data yang valid,” ujar Mulyanto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk eks Menkominfo Rudiantara menjadi Dirut PT PLN, dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kemampuan selama ini.
Sebagai orang nomor satu di BUMN kelistrikan tersebut, Rudiantara diminta melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing PT PLN.
Sebelumnya, tepatnya pada 2008, Rudiantara pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN mendampingi Fahmi Mochtar. Selama menjadi orang kedua di PLN, Rudiantara dianggap berperan besar dalam pencarian pendanaan perusahaan, khususnya pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Akan tetapi, Rudiantara mengundurkan diri pada tanggal 22 Desember 2009 karena merasa telah cukup berkarier di PLN dan ditawari posisi lain.*
