Hidayatullah.com—Pada pertemuan Dewan Keamanan, para pemimpin memperingatkan tindakan sepihak ‘Israel’ di Tepi Barat yang diduduki mengancam prospek perdamaian.
Sebuah “momen menyedihkan” yang akan menjadi “pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional” – begitulah kepala PBB Antonio Guterres menggambarkan rencana ‘Israel’ atas aneksasi Tepi Barat dan Lembah Jordan yang diduduki sebagaimana yang dikutip oleh Aljazeera.
Berdasarkan pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu (24/06/2020), Guterres mengulangi seruan kepada ‘Israel’ untuk membatalkan rencana yang didukung Amerika Serikat, yang dapat dilaksanakan segera di minggu depan.
Jika diimplementasikan, sekretaris jenderal PBB mengatakan, pencaplokan akan “sangat merugikan bagi prospek solusi dua negara dan melemahkan kemungkinan pembaruan perundingan”.
“Saya meminta pemerintah ‘Israel’ untuk membatalkan rencana aneksasinya.”
Baca Juga
Seruan Guterres digemakan oleh para pemimpin lain dan menteri luar negeri yang berbicara dalam pertemuan virtual tersebut, memperingatkan bahwa tindakan sepihak ‘Israel’ dapat memicu eskalasi besar di wilayah tersebut.
“Selama tiga dekade, perdamaian nyata dan pembentukan negara Palestina yang merdeka, tetap sulit untuk dicapai … Keputusasaan mendominasi suasana kehidupan di Palestina,” kata ketua Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.
Pertemuan hari Rabu dipandang sebagai pertemuan internasional terakhir sebelum pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu memulai diskusi terencana untuk 1 Juli mengenai aneksasi Tepi Barat, wilayah yang dirampas oleh ‘Israel’ dalam perang 1967 juga wilayah yang diharapkan dapat menjadi negara masa depan bagi Palestina.
Pada pertemuan DK PBB, Nickolay Mladenov, utusan perdamaian PBB untuk Timur Tengah, memperingatkan akan implikasi hukum, keamanan dan ekonomi dari langkah tersebut.
“Aneksasi dapat menciderai relasi ‘Israel’ dengan Palestina dan sukar untuk disembuhkan. Ini berisiko memperpanjang seperempat abad upaya internasional mendukung negara Palestina yang layak di masa depan,” kata Mladenov.
“Hari ini, kita semakin jauh dari tujuan ini.”
Mladenov mencatat bahwa kecaman internasional juga telah menyebar luas, termasuk oposisi keras Uni Eropa terhadap rencana yang dijadwalkan.
Pada hari Rabu, lebih dari 1.000 anggota parlemen yang mewakili 25 negara Eropa menandatangani surat yang mengecam rencana ‘Israel’, mendesak para pemimpin mereka untuk mencegah proses aneksasi dan menyelamatkan prospek solusi dua negara.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki memperingatkan bahwa aneksasi akan menjadi “kejahatan” dan mengarah pada dampak langsung dan nyata.
Dia mengatakan tujuan ‘Israel’ selama beberapa dekade adalah “tanah Palestina maksimum, dengan Palestina minimum”.
“Israel sedang mengetes tekad komunitas internasional, berpikir bahwa apartheid kolonialnya akan menang … Kita harus membuktikannya salah,” kata al-Malki kepada dewan, menyerukan masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi terhadap ‘Israel’ untuk menghalangi rencananya.
Tujuh negara Eropa – Belgia, Inggris, Estonia, Prancis, Jerman, Irlandia dan Norwegia – dalam sebuah pernyataan bersama memperingatkan aneksasi akan “sangat merusak” prospek untuk melanjutkan kembali proses perdamaian Timur Tengah.
“Di bawah hukum internasional, aneksasi akan memiliki konsekuensi bagi hubungan dekat kita dengan ‘Israel’ dan tidak akan diakui oleh kita,” mereka memperingatkan.
“Kita semua tahu siapa si gajah dalam ruangan, kita semua tahu siapa yang berada di belakang memicu aneksasi ini … apakah ada yang mengarahkan jari ke Amerika Serikat?” Bishara bertanya.
“Alasan pertemuan ini diadakan adalah untuk mengirim pesan, bahwa kita berada di wilayah berbahaya … Tapi Anda dapat mengharapkan anggota DK PBB dan anggota Liga Arab mengambil sikap yang lebih tegas.”
Rencana Trump
Sementara AS diperkirakan akan memberi Netanyahu lampu hijau resmi untuk rencananya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada hari Rabu bahwa memperpanjang kedaulatan ‘Israel’ adalah keputusan “berhak diambil ‘Israel'”.
Komentarnya datang ketika Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft mengatakan kepada dewan: “Saya mengerti bahwa banyak dari Anda memiliki keprihatinan dengan masalah ini tentang potensi ekspansi kedaulatan ‘Israel’ di Tepi Barat … Pada saat yang sama, kami meminta Anda juga memegang tanggung jawab atas para pemimpin Palestina dan segala tindakan yang menjadi tanggung jawab mereka. ”
Diluncurkan pada akhir Januari, apa yang disebut “rencana Timur Tengah” Presiden AS Donald Trump, yang sangat menguntungkan ‘Israel’ dan ditolak oleh Palestina, memberi ‘Israel’ lampu hijau untuk mencaplok permukiman ‘Israel’ dan area strategis Tepi Barat yang diduduki.
Tepi Barat – termasuk Yerusalem Timur yang diduduki yang diinginkan para pemimpin Palestina sebagai ibukota negara mereka di masa depan – dipandang sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, membuat semua pemukiman Yahudi di sana – serta aneksasi yang direncanakan – ilegal.
Para pejabat Palestina telah mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan ‘Israel’ jika mereka melanjutkan tindakan seperti itu.
Rencana Trump menginginkan penciptaan negara Palestina yang didemiliterisasi pada tambal sulam dari sisa wilayah Palestina tanpa Yerusalem Timur.
Pemerintah AS juga menolak untuk mengkritik aneksasi dan menolak konsensus dari sebagian besar dunia bahwa permukiman ‘Israel’ di tanah Palestina adalah ilegal.
“Keputusan tentang ‘Israel’ yang melakukan ekspansi kedaulatan ke tempat-tempat itu adalah keputusan yang harus dibuat oleh orang ‘Israel’,” kata Sekretaris Negara Mike Pompeo kepada wartawan di Washington.
Duta Besar ‘Israel’ untuk PBB Danny Danon justru menyalahkan Palestina, dengan mengatakan bahwa kebuntuan ini karena penolakan mereka untuk bernegosiasi.
“Beberapa komunitas internasional memilih untuk menghargai rejimisme Palestina dan mengabaikan kenyataan,” katanya.
Sementara itu, Guterres meminta Kuartet mediator Timur Tengah – AS, Rusia, Uni Eropa dan PBB – “untuk mengambil peran mediasi yang diamanatkan kami dan menemukan kerangka kerja yang disepakati bersama bagi para pihak untuk terlibat kembali, tanpa prasyarat, bersama kami dan status kunci lainnya “.
Palestina telah memprotes kemungkinan langkah lintas wilayah yang diduduki minggu ini, termasuk Jalur Gaza yang terkepung.
Nida Ibrahim dari Al Jazeera, melaporkan dari sebuah protes pada hari Rabu di Lembah Jordan, mengatakan bahwa para pejabat senior Palestina diperkirakan akan mulai berkumpul dalam langkah “simbolis” untuk menyoroti bahwa wilayah ini adalah “tanah Palestina”.
Sementara orang-orang Palestina di jalanan tidak memiliki kepercayaan pada komunitas internasional, para pejabat Palestina berkomitmen untuk secara damai mengakhiri pendudukan ‘Israel’, kata Ibrahim.
Kemarahan juga melonjak di kalangan warga Palestina menyusul penembakan mematikan dua warga Palestina oleh tentara ‘Israel’ minggu ini.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
