Hidayatullah.com– Gerakan perlawanan Islam, Hamas, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melucuti senjata sebelum pasukan ‘Israel’ sepenuhnya angkat kaki dari Jalur Gaza. Kelompok Palestina itu juga menolak keterlibatan penjajah dalam proses pelucutan senjata dan menegaskan mekanisme tersebut hanya akan dijalankan oleh komite nasional Palestina.
Pernyataan itu disampaikan juru bicara delegasi perunding Hamas, Ghazi Hamad, di tengah pembahasan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Mesir, Qatar, dan Turki.
“Isu gencatan senjata sangat terkait dengan penarikan tentara ‘Israel’ dari Gaza serta upaya membangun kembali wilayah tersebut,” kata Hamad kepada Al Jazeera, dikutip Anadolu Agency.
Menurut Hamad, Hamas tidak akan memenuhi tuntutan pelucutan senjata sebelum pihak penjajah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan.
“‘Israel’ tidak akan memiliki peran dalam proses pelucutan senjata. Proses itu akan dijalankan oleh komite nasional Palestina. Kami tidak akan menyetujui tuntutan tersebut selama ‘Israel’ belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian,” tegasnya.
Baca Juga
Ia mengakui proses negosiasi berlangsung sangat rumit dan penuh tantangan.
“Negosiasi kali ini cukup sulit dan menantang. Kami berusaha mendapatkan hasil terbaik sambil membela hak-hak rakyat Palestina,” ujarnya.
Hamad juga menyampaikan apresiasi kepada Mesir, Qatar, dan Turki atas peran mereka sebagai mediator yang terus mengupayakan keberhasilan proses perdamaian di Kairo.
Pernyataan Hamas tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah tercapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata total Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Menurut Trump, proses itu akan diikuti penarikan pasukan ‘Israel’ secara bertahap dari wilayah Gaza.
Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai “keberhasilan bersejarah” dan memuji peran Mesir, Qatar, serta Turki dalam memfasilitasi proses negosiasi.
Ia menjelaskan implementasi kesepakatan akan dilakukan secara bertahap melalui kerja sama Pasukan Stabilisasi Internasional dan kepolisian Palestina yang baru untuk mengawasi keamanan di Jalur Gaza.
Selain itu, rencana 20 poin yang menjadi dasar gencatan senjata juga memuat pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for Gaza Administration/NCAG), sebuah kepemimpinan teknokrat Palestina yang akan mengelola urusan administratif sehari-hari Gaza pada fase pascaperang.
Menurut Anadolu Agency, aksi genosida penjajah ‘Israel’ di Gaza telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 lainnya. Sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak, sementara sekitar 90 persen infrastruktur di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan.
Meski gencatan senjata disebut mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, serangan militer pendudukan dilaporkan masih terus terjadi di berbagai wilayah Gaza. Sejak gencatan senjata diberlakukan, sedikitnya 1.214 warga Palestina dilaporkan gughur dan 3.977 lainnya terluka akibat serangan lanjutan.
Kesepakatan itu diawasi oleh Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump. Namun, dalam pertemuan antara Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu dan Trump di Gedung Putih pada Selasa lalu, isu Gaza dilaporkan tidak menjadi pembahasan utama. Kedua pemimpin lebih banyak memusatkan perhatian pada perkembangan konflik dengan Iran.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
