Hidayatullah.com– Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai, pidato Presiden Joko Widodo yang mengaku sudah melakukan upaya luar biasa untuk menghambat penyebaran Covid-19, adalah sebuah janji.
Mufida, sapaannya, juga menilai pidato Jokowi itu sebagai harapan bagi rakyat Indonesia dalam penanggulangan Covid-19 yang lebih baik ke depan.
Pemerintah pusat, kata Mufida, tidak bisa lagi menganggap enteng potensi penularan Covid-19 dengan beberapa kebijakan atau pernyataan yang saling kontraproduktif atau overlap.
Mufida menyebut, optimisme yang disampaikan Presiden harus diikuti dengan langkah kongkret yang eksponensial atau lompatan signifikan dalam menekan angka positif dan kematian akibat pandemi Covid-19.
Pemerintah katanya tak boleh lagi gagap dan harus lebih fokus menyiapkan skenario baru mengatasi perluasan pandemi Covid-19, sebagai wujud tanggung negara melindungi kesehatan rakyat Indonesia, sebagaimana amanah undang-undang.
Baca Juga
“Kita sudah punya instrumen penanggulangan Pandemi ini dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Artinya negara ini sudah menyiapkan diri menghadapai berbagai kemungkinan-kemungkinan munculnya wabah kesehatan. Tinggal implementasinya di lapangan perlu ditingkatkan,” kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta kepada hidayatullah.com, Sabtu (15/08/2020).
Mufida menyebut adanya pernyataan “New Normal” (normal baru) yang multitafsir di masyarakat, telah mengakibatkan melemahnya disiplin protokol kesehatan dalam banyak aktivitas sehari-hari. Sehingga, banyak ditemukan klaster baru sumber penularan Covid 19 akhir-akhir ini.
Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan sudah melakukan upaya luar biasa untuk menghambat penyebaran Covid-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian.
Hal ini disampaikan dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Umum MPR, DPR dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/08/2020).
Mufida menyebut sederet persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Seperti, sebutnya, banyaknya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berguguran, protokol kesehatan yang masih lemah implementasinya di masyarakat dan banyak tempat keramaian, banyak temuan klaster penularan baru yang menyebabkan angka meningkat pesat dan sejumlah gedung ditutup sementara. Terakhir tentang vaksin yang masih terus menjadi perbincangan dan persoalan lainnya.
“Dalam pidatonya Presiden meminta reformasi fundamental di bidang kesehatan dipercepat. Kami berharap ini bukan hanya sekadar pernyatan janji atau retorika semata. Penanganan Covid-19 menjadi pilot project pertama sebagai bukti reformasi tersebut,” ujarnya berharap.
Ia menekankan bahwa keinginan Presiden untuk menjadikan momentum pandemi sebagai lompatan besar tetap menggunakan kacamata kesehatan sebagai pertimbangan utama harus menjadi landasan dalam kerja Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Jangan jadikan pertimbangan kesehatan pada prioritas kesekian setelah prioritas lainnya. Melalui pandemi ini kita belajar bahwa kebijakan kesehatan ternyata bisa berpengaruh besar terhadap semua sektor dalam kehidupan kita baik dalam keseharian, ekonomi, dan dalam kebijakan lainnya,” kata Mufida.
Ia juga berharap pandangan kenegaraan Presiden terkait dukungan penuh terhadap industri obat dan bidang kesehatan benar-benar diwujudkan.
Pada momen peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Mufida mengingatkan tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan rakyat Indonesia dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama sama mewujudkan Indonesia sehat.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
