Hidayatullah.com–Seorang jurnalis ‘Israel’ menulis di Twitter pada Kamis (03/12/2020) bahwa Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Bahrain mengatakan negaranya “TIDAK akan membedakan antara produk ‘Israel’ yang dibuat dalam garis tahun 1967 dan produk dari pemukiman”.
Raphael Ahren, yang bekerja untuk situs berita online Times of Israel mengutip Zayed bin Rashid Al-Zayani yang mengatakan Bahrain “tidak akan memiliki label untuk barang-barang dari Tepi Barat & Dataran Tinggi Golan,” lapor Anadolu Agency.
Ahren mengatakan wawancara lengkap dengan Al-Zayani dibuat untuk situs tersebut dan akan dipublikasikan nanti. “Kami akan mengenali mereka sebagai produk ‘Israel’ … sejujurnya, saya tidak melihat perbedaan bagian atau kota mana atau wilayah mana itu dibuat atau bersumber,” kata Ahren, mengutip menteri Bahrain yang melakukan kunjungan resmi pertamanya ke ‘Israel’.
Al-Zayani tiba Selasa (01/12/2020) untuk kunjungan tiga hari di mana dia bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi. Bahrain belum mengomentari pernyataan kontroversial Al-Zayani.
Tidak ada negara Arab lain yang mengumumkan akan membawa produk ‘Israel’ yang diproduksi di pemukiman ‘Israel’ sebagai produk ‘Israel’. Hal ini dikarenakan pemukiman tersebut dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki.
Baca Juga
Sebagian besar negara di dunia, termasuk UE, tidak mengakui produk pemukiman sebagai ‘Israel’ dan dengan jelas melabeli mereka sebagai produk pemukiman. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 yang diadopsi pada Desember 2016 mengutuk pemerintah Zionis karena kebijakan pemukiman ilegal di wilayah pendudukan dan menganggapnya ilegal menurut hukum internasional.
Namun, Departemen Luar Negeri AS menolak posisi itu bulan lalu dengan menyatakan bahwa mereka akan memberi label produk pemukiman sebagai buatan ‘Israel’. Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan ‘Israel’, setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994, dan Uni Emirat Arab (UEA) pada Agustus.
Kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS baru-baru ini yang ditandatangani oleh UEA dan Bahrain dengan ‘Israel’ telah menuai kecaman luas dari Palestina, yang mengatakan perjanjian tersebut mengabaikan hak-hak mereka dan tidak melayani tujuan mereka.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
