Hidayatullah.comHidayatullah.comHidayatullah.com
Pemberitahuan Lebih Banyak
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Font ResizerAa
Hidayatullah.comHidayatullah.com
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Pencarian
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Nasional

DPR Desak Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin di Daerah

Bambang S
Terakhir diupdate: 29 Juli 2021 15:06 3:06 pm
Bambang S
Dipublikasikan 29 Juli 2021 15:06
Bagikan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar
Bagikan

Hidayatullah.com — Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah untuk segera mempercepat distribusi vaksin Covid-19. Dia mendengar masih banyak masyarakat yang belum divaksinasi akibat adanya keterbatasan suplai vaksin ke berbagai penjuru daerah Indonesia.

“Padahal, saya sudah cek langsung ke Biofarma bahwa sebenarnya stok vaksin tersedia. Ini harus menjadi atensi bagaimana agar distribusi vaksin ke daerah bisa lebih dipercepat lagi sehingga semua masyarakat bisa divaksin,” ujar Muhaimin dalam rilisnya, Kamis (29/07/2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan agar vaksin didistribusikan hingga ke kampung-kampung dan wilayah pedalaman yang belum tersentuh vaksinasi. Muhaimin mengingatkan, berdasarkan konstitusi, pemerintah wajib melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

“Saya minta agar vaksinasi terus dimasifkan dan dipercepat pengirimannya ke daerah dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Termasuk, yang di kampung-kampung karena kasus Covid-19 juga cukup banyak terjadi di kampung-kampung,” tandas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Muhaimin menegaskan, syarat mengikuti vaksinasi mesti disederhanakan agar memudahkan masyarakat adat dan kelompok rentan mengakses vaksin. Sebab tidak sedikit masyarakat adat, kelompok disabilitas, anak-anak di panti asuhan, lansia, dan tunawisma yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Baca Juga

Lukmanul Hakim MUI wafat
KH Dr. Lukmanul Hakim, Pejuang Ekonomi Umat yang Berpulang
Layanan SIHALAL Bermasalah, ALPHI Minta Dikembalikan Ke Sistem Lama
LPPOM Bersama ALPHI Kupas Tuntas Tarif dan Waktu Proses Sertifikasi Halal
PAD Kota Depok Meningkat Tanpa Iklan Rokok
Pembukaan Silatnas 2023, Pj Gubernur Kaltim Puji Kiprah Dai – Daiyah Hidayatullah

“Petugas di lapangan harus memahami kondisi masyarakat. Jika ada kasus-kasus seperti itu jangan lantas masyarakat tidak bisa mendapatkan hak untuk sehat, hak untuk terlindungi dari potensi tertular dan bahkan menjadi korban Covid-19,” pungkas legislator dapil Jawa Timur VIII itu. Seperti diberitakan, pemerintah tercatat mengamankan 440 juta dosis vaksin Covid-19 hingga akhir 2021.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengungkapkan adanya kekurangan vaksin di daerah. Untuk itu dia mendesak pemerintah pusat segera memenuhi kebutuhan vaksin kepada daerah.

Syarief yang menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR menyebutkan salah satu daerah yang masih belum terpenuhi vaksinnya. Padahal pusat telah menetapkan target vaksinasi.

“Salah satunya Kalimantan Barat. Untuk vaksin tahap kedua saja masih kekurangan banyak, stoknya belum memenuhi. Apalagi untuk pelaksanaan penambahan masyarakat yang divaksin pertama. Kita minta pemerintah pusat segera mendistribusikan vaksin untuk memenuhi itu,” ujar Syarief dalam keterangannya.

Pemerintah pusat, kata dia, harus segera memenuhi stok vaksin mengingat respons dan antusias masyarakat yang sangat tinggi mengikuti program vaksinasi ini. Syarief mengaku khawatir minat masyarakat untuk vaksinasi malah hilang.

“Respons dan antusias masyarakat ini harus disambut dengan vaksin tersedia. Banyak masyarakat sudah mendaftar hendak vaksin pertama, namun stok kosong sehingga ditunda sampai waktu tidak ditentukan, saya khawatir mereka kecewa kemudian membatalkan keinginan untuk vaksin,” kata dia.

Syarief Alkadrie menyebut, untuk keluar dari kondisi pandemi, setidaknya masyarakat Indonesia hingga akhir 2021 ini 80 persennya sudah mendapatkan vaksin pertama dan kedua.*

Redaktur: Bambang S
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!

Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah

donasi online
TAG:DPR RIMuhaimin IskandarvaksinVaksinasi
Bagikan tulisan ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Salin tautan Print
Tulisan sebelumnya Pembunuhan Sadis Ketua MUI Labura, HNW Mendesak RUU Perlindungan Tokoh Agama Segera  Disahkan DPR
Tulisan selanjutnya Miliarder Terkemuka China Pengkritik Pemerintah Dibui 18 Tahun

Ikuti Kami

1.2KLike
89KFollow
27.8KFollow
222KSubscribe
Ad image
Ad image

Terpopuler

Berita

Turki Siapkan Proyek Kereta Hijaz sebagai Alternatif Selat Hormuz

Berita
4 Juni 2026 10:00
Bachtiar Nasir: Pesantren Hadapi Ujian Besar Kepercayaan Publik di Era Digital
Presiden Erdogan Kini Punya 10 Cucu, Kabar Bahagia Datang dari Keluarga Presiden Turki
Irlandia Bakal Larang Impor dari Permukiman ‘Israel’ Mulai Pertengahan Juli
Ekonomi Syariah Global Tembus USD 8,6 Triliun, Indonesia Harus Naik Kelas Jadi Produsen Utama

Terbaru

  • Fatah Tunjuk Hussein al-Sheikh Jadi Wakil Mahmoud Abbas
  • ‘Israel’ Klaim Penjualan Senjata ke Negara Arab Melonjak Tajam, Banyak yang Beli Diam-Diam
  • Turki Siapkan Proyek Kereta Hijaz sebagai Alternatif Selat Hormuz
  • Harga Obat Terancam Naik, DPR Minta Perlindungan untuk Pasien Penyakit Kronis
  • Bantah Menolak Lepas Kendali Gaza, Hamas: Kebohongan ‘Israel’
  • Bachtiar Nasir: Pesantren Hadapi Ujian Besar Kepercayaan Publik di Era Digital
  • Ekonomi Syariah Global Tembus USD 8,6 Triliun, Indonesia Harus Naik Kelas Jadi Produsen Utama
  • Presiden Erdogan Kini Punya 10 Cucu, Kabar Bahagia Datang dari Keluarga Presiden Turki
  • Hampir 135 Ribu Jamaah Indonesia Salurkan Dam Lewat Adahi, Daging Diprioritaskan untuk Palestina
  • MUI: Qurban Presiden dengan Dana APBN untuk Masyarakat Sah dan Sesuai Syariat

Mungkin Anda Juga Suka

BeritaBerita dari AndaNasional

Workshop Tenun dan Tudung Manto untuk Santri dan Masyarakat Lingga

6 November 2023 08:51
BeritaLensaNasional

Investasi LM Antam untuk Pendidikan Anak

13 September 2023 11:00
BeritaLensaNasional

[Foto] Belajar Gosok Gigi yang Benar

29 Juli 2023 07:00
BeritaNasional

Dukung Kegiatan PFI, Eri Cahyadi Tawarkan untuk Pameran Foto Berikutnya

14 Mei 2023 07:35
Hidayatullah.comHidayatullah.com
Follow US
Copyright 2023 © Hidayatullah.COM
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Informasi Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lupa password?