Hidayatullah.com — Pemerintah disarankan untuk menambah jumlah penerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2022, sebab pandemi Covid-19 mengakibatkan angka kemiskinan naik dan mengurangi ketimpangan. Hal itu disampaikan oleh Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy.
“Potensi bertambahnya jumlah penduduk miskin karena meningkatnya kembali kasus Covid-19 di kuartal ketiga ini besar kemungkinan terjadi. Jadi pemerintah perlu mempertimbangkan menambah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (bansos),” kata Yusuf dikutip dari Antara, Selasa (24/08/2021).
Lebih lanjut, Yusuf turut menyarankan pemerintah melakukan penyesuaian pada jumlah penerima Kartu Prakerja. Dia melihat ada potensi bertambahnya jumlah pengangguran akibat pandemi ini.
“Kalau saya tidak keliru baca di dokumen RAPBN itu sekitar 2,5 juta orang menerima Kartu Prakerja. Padahal ada potensi jumlah orang menganggur kembali bertambah khususnya di kuartal ketiga ketika ekonomi sedang mengalami perlambatan,” terangnya.
Selain itu, lanjut Yusuf pemerintah juga menyoroti jumlah outlook anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2022 yang justru menurun dibandingkan 2021. Dalam rancangan tersebut, pemerintah mencantumkan anggaran untuk perlindungan sosial 2022 sebesar Rp427,5 triliun turun dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah Rp487,8 triliun tersebut.
Baca Juga
Penurunan jumlah anggaran itu tak sejalan dengan target pemerintah yang punya semangat menghapus kemiskinan ekstrem dan mengurangi ketimpangan di tahun 2022. “Padahal anggaran PEN khususnya perlindungan sosial itu menjadi esensial untuk membantu penurunan tingkat kemiskinan,” bebernya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan 16 Agustus lalu mengatakan sasaran pembangunan pada tahun 2022, diantaranya tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem dan tingkat ketimpangan rasio gini di kisaran 0,376-0,378.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
