Hidayatullah.com—Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti turut menanggapi polemic di Desa Wadas yang menyita perhatian masyarakan baru-baru ini. Abdul Mu’ti meminta semua pihak yang terlibat untuk bermusyawarah menyelesaikan persoalan.
“Terkait rencana pembangunan waduk di Desa Wadas, Bener, Purworejo. Sebaiknya semua pihak bermusyawarah mencari penyelesaian terbaik,” ungkap Mu’ti melalui unggahan Twitter, Rabu (9/2/2022).
Mu’ti juga meminta kepada aparat gabungan yang bertugas untuk menggunakan cara-cara persuasif dan menghindari kekerasan.
“Aparatur keamanan dan aparatur pemerintah hendaknya menempuh cara-cara persuasif. Masyarakat jangan terpancing oleh berita-berita provokatif yang belum tentu sesuai dengan keadaan di lapangan,” katanya.
Nama Desa Wadas ramai dibincangkan di media sosial baru-baru ini dengan tagar #WadasMelawan yang sempat menjadi trending topic di Twitter. Hal itu dikarenakan pengepungan dan penangkapan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah oleh aparat gabungan pada Selasa (8/2/2022).
Baca Juga
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga melaporkan sekitar 40 warga ditangkap oleh kepolisian saat sedang melakukan istighosah (doa bersama). Warga yang sedang melakukan istighosah tiba-tiba dikepung dan ditangkap. Tidak cukup sampai disitu, Kepolisan juga melakukan sweeping dan penangkapan di rumah-rumah warga.
Sementara akun @Wadas_Melawan melalui Twitter melaporkan pada Rabu (9/2/2022) bahwa jumlah warga yang ditangkap kini mencapai 63 jiwa.
“Kami mencatat ada sekitar 63 warga Wadas yang ditangkap oleh aparat dan hingga pagi ini mereka belum kunjung dibebaskan. Seementara kondisi di Desa Wadas sejak kemarin hingga pagi ini masih dipenuhi dengan ratusan aparat dan listrik padam sejak semalam,” ungkap akun yang terus mengabarkan kondisi terkini di Wadas tersebut.
Tak hanya Abdul Mu’ti, beberapa tokoh pun turut menanggapi polemik di Desa Wadas tersebut. Politikus Gerindra, Fadli Zon, juga turut memberikan tanggapannya. Menurutnya, cara-cara represif tersebut kerap ditunjukan kepada rakyat.
Padahal, kata Fadli melalui akun Twitter-nya, bumi, air, dan kekayaan di dalamnya mustinya diperuntukan untuk kemakmuran rakyat.
“Sebenarnya pembangunan ini untuk siapa? Padahal bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya seharusnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (perintah konstitusi),” ungkapnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
