Resmi, Pemerintah Melarang Petasan Tahun Baru

Hidayatullah.com—Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, telah menerbitkan Surat Edaran Surat Edaran (SE) yang melarang penggunaan petasan di tahun baru. Pemerintah menerbitkan SE Nomor 400.10/8922/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah (Pemda) pada Momen Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Dalam surat edaran tersebut, Mendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah menggelar rapat bersama untuk memperkuat koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan memonitor persiapan pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Salah satu poin yang tercantum di SE Mendagri tertanggal 20 Desember 2022 adalah imbauan kepada kepala daerah menyampaikan larangan warganya menyalakan petasan. Hal itu bertujuan untuk menghindari terjadinya ledakan atau kebakaran yang bisa mengakibatkan korban jiwa atau kerugian materiil.

Kemudian, Mendagri memerintahkan Pemda memetakan potensi bencana alam serta mengatur kerumunan pada perayaan malam tahun baru, supaya masyarakat tidak berdesakan, dan mencegah jatuhnya korban. Instruksi berikutnya, Pemda harus mewaspadai potensi kerawanan, gangguan keamanan dan ketenteraman pada malam perayaan tahun baru di tempat-tempat keramaian.

Untuk itu, Pemda harus berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam deteksi dini gangguan seperti aksi terorisme, pencurian, penodongan, sweeping organisasi masyarakat, serta jenis kejahatan lainnya. Lewat surat edaran, Mendagri mendorong peningkatan keamanan di lingkungan terkecil (RT/RW) untuk mencegah pencurian di rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya liburan.

Lebih lanjut, Tito Karnavian memerintahkan Pemda memetakan kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah, khususnya pada momen Hari Raya Natal. Terkait perayaan Natal, Pemda harus mengarahkan Forkopimda menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketertiban.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan Pemda mengendalikan inflasi lewat optimalisasi pengawasan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat serta bahan bakar. Lalu, antisipasi lonjakan permintaan konsumen dan memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquid Petroleum Gas (LPG).

Pada momen Nataru, Pemda perlu memastikan kesiapan sarana transportasi penumpang atau barang, dan simpul transportasi seperti terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan di wilayahnya. Mendagri turut meminta Pemda berkoordinasi dengan kepolisian mencegah kemacetan di jalanan selama masa libur Nataru.*