Hidayatullah.com – Ujaran kebencian anti-Muslim di India melonjak hingga 62 persen pada paruh kedua tahun 2023 dibanding paruh pertama. Peningkatan ini, menurut sebuah lembaga penelitian, sebagian besar terjadi setelah perang Israel-Palestina.
Lembaga penelitian India Hate Lab mencatat 668 ujaran kebencian terhadap umat Islam pada 2023, dengan 255 diantaranya terjadi pada paruh pertama 2023. Sementara 413 lainnya terjadi di parus kedua 2023, menurut laporan yang diterbitkan pada Senin (26/02).
Sekitar 75 persen, atau 498, dari insiden tersebut terjadi di negara-negara bagian yang dikelola oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang beraliran nasionalis Hindu, menurut laporan tersebut. Negara bagian Maharashtra, Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh menyumbang ujaran kebencian terbanyak.
Antara 7 Oktober – ketika kelompok pejuang Palestina Hamas menyerang Israel dan perang pembalasan kejam Israel di Jalur Gaza – dan 31 Desember, terdapat 41 insiden ujaran kebencian terhadap Muslim India yang menyebutkan tentang perang tersebut, tambah laporan itu.. Hal itu menyumbang sekitar 20 persen dari ujaran kebencian dalam tiga bulan terakhir di tahun 2023.
Kelompok penelitian tersebut mengatakan bahwa mereka menggunakan definisi ujaran kebencian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) – bahasa yang berprasangka atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut termasuk agama, etnis, kebangsaan, ras, atau jenis kelamin.
Baca Juga
Kelompok-kelompok HAM menuduh adanya perlakuan buruk terhadap Muslim di bawah pemerintahan Modi, yang menjadi perdana menteri pada tahun 2014 dan secara luas diperkirakan akan mempertahankan kekuasaannya setelah pemilihan umum tahun 2024.
Mereka menunjuk pada undang-undang kewarganegaraan tahun 2019 yang oleh kantor hak asasi manusia PBB disebut “diskriminatif secara fundamental”; undang-undang anti pindah agama yang menantang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi oleh konstitusi; dan pencabutan status khusus Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim pada tahun 2019.
Ada juga pembongkaran rumah dan properti Muslim atas nama pembongkaran konstruksi ilegal dan larangan mengenakan jilbab di ruang kelas di Karnataka ketika BJP berkuasa di negara bagian tersebut.
Pemerintah Modi menyangkal adanya pelecehan terhadap minoritas dan mengatakan bahwa kebijakan-kebijakannya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua orang India. Kedutaan Besar India di Washington dan Kementerian Luar Negeri India tidak menanggapi permintaan komentar.
India Hate Lab mengatakan bahwa mereka melacak aktivitas online kelompok nasionalis Hindu, memverifikasi video-video ujaran kebencian yang diposting di media sosial dan mengumpulkan data insiden-insiden terisolasi yang dilaporkan oleh media India.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
