Hidayatullah.com– Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Bangladesh dituttup sampai pemberitahuan lebih lanjut setelah enam orang tewas dalam aksi memprotes kebijakan kuota dalam lowongan pekerjaan di pemerintahan yang lebih memprioritaskan anak dari kalangan pro-pemerintah.
Mahasiswa Bangladesh sudah menggelar demonstrasi selama berhari-hari menggugat sistem penerimaan pegawai di pemerintahan yang mendahulukan anak keturunan pahlawan perang, yang ikut berjuang dalam perang kemerdekaan 1971 melepaskan diri dari Pakistan.
Sepertiga dari lowongan kerja di pemerintah diperuntukkan bagi anggota keluarga dari mereka yang dikategorikan sebagai pahlawan perang, sementara wanita, kaum difabel dan minoritas juga mendapatkan porsi meskipun lebih kecil. Para mahasiswa berpendapat bahwa sistem ini diskriminatif dan mereka menginginkan perekrutan berdasarkan merit atau prestasi dan kemampuan. Pekerjaan di lingkungan pemerintahan sangat diminati oleh masyarakat karena menawarkan gaji tinggi.
Beberapa kota, termasuk ibu kota Dhaka, pekan ini menyaksikan bentrokan antara pendukung gerakan anti-kuota dan penentang mereka, khususnya sayap mahasiswa dari partai penguasa saat ini Liga Awami yang dikenal sebagai Bangladesh Chhatra League (BCL).
Kelompok-kelompok mahasiswa itu saling menyerang dengan menggunakan batu, batubata dan tongkat. Polisi bertindak dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet guna membubarkan mereka.
Baca Juga
“Kami menyalahkan anggota BCL atas kekerasan tersebut. Mereka membunuh para pengunjuk rasa. Polisi tidak melakukan intervensi untuk menyelamatkan pelajar biasa,” Abdullah Shaleheen Oyon, salah satu koordinator gerakan anti-kuota kepada BBC Rabu (17/7/2024).
Pemerintah menyalahkan kelompok oposisi atas terjadinya kekerasan tersebut.
“Front mahasiswa dari oposisi Jamaat-e-Islami dan Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) telah menyusup ke gerakan anti-kuota ini. Merekalah yang memulai kekerasan,” kata Menteri Hukum Anisul Huq kepada BBC.
Para pengkritik menilai sistem kuota ini secara tidak adil menguntungkan keluarga kelompok pro-pemerintah yang mendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang memenangkan pemilu keempat berturut-turut pada bulan Januari. Hasina sendiri merupakan keturunan pendiri negara Bangladesh.
Pada 2018 pemerintahan PM Hasina menangguhkan sistem itu, menyusul protes. Namun, pada awal bulan Juni pengadilan memerintahkan sistem itu diberlakukan kembali, keputusan yang kemudian memicu aksi protes kali ini.
“Perkaranya sudah dijadwalkan akan disidangkan pada 7 Agustus. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan argumentasinya di pengadilan,” kata Mr Huq.
Mahkamah Agung Bangladesh menangguhkan sistem tersebut pekan lalu, tetapi protes diperkirakan akan terus berlanjut sampai sistem tersebut dihapus secara permanen.
Para pemimpin mahasiswa mengatakan mereka marah dengan komentar Hasina baru-baru ini yang, menurut mereka, menyebut para penentang kuota sebagai razakar – istilah yang digunakan untuk kolaborator pihak Pakistan semasa perang kemerdekaan, dengan kata lain pengkhianat.
Menteri Informasi dan Penyiaran Mohammad Ali Arafat membantah tuduhan bahwa sayap mahasiswa Liga Awami memicu kekerasan.
Dia mengatakan, kerusuhan bermula setelah mahasiswa anti-kuota mengintimidasi warga yang berada di sebuah balai di Dhaka.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
