Donald Trump Resmi Cabut Sanksi AS terhadap Suriah

Hidayatullah.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin mengeluarkan perintah eksekutif yang mencabut program sanksi-sanksi AS terhadap Suriah.

Trump telah mengumumkan pencabutannya sejak Mei, saat bertemu presiden sementara Suriah Ahmad al-Sharaa di Riyadh, Arab Saudi.

“Ini adalah upaya untuk mempromosikan dan mendukung jalan negara menuju stabilitas dan perdamaian,” kata sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt kepada wartawan sebelum penandatanganan perintah eksekutif tersebut pada Senin (30/06/2025).

“Perintah tersebut akan menghapus sanksi terhadap Suriah sambil mempertahankan sanksi terhadap mantan Presiden Assad, rekan-rekannya, pelanggar hak asasi manusia, pengedar narkoba, orang-orang yang terkait dengan aktivitas senjata kimia, ISIS dan afiliasinya, dan proksi Iran,” tambahnya.

Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menyambut baik langkah tersebut dalam sebuah posting di X.

“Keputusan ini merupakan titik balik penting yang akan membantu mendorong Suriah menuju fase baru kemakmuran, stabilitas, dan keterbukaan terhadap komunitas internasional,” bunyi unggahan Asaad al-Shaibani.

Menurut Asaad, sanksi AS yang telah dicabut merupakan hambatan utama bagi pemulihan ekonomi Suriah. Selain itu, keputusan Trump tersebut menjadi pintu bagi rekonstruksi infrastruktur penting yang menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pemulangan warga Suriah yang mengungsi ke tanah air mereka dengan bermartabat dan aman.

Surat perintah eksekutif Trump, yang dipublikasikan pada Senin sore waktu setempat di Washington, menetapkan bahwa keadaan yang awalnya memunculkan program tersebut “telah diubah oleh perkembangan selama 6 bulan terakhir, termasuk tindakan positif yang diambil oleh pemerintah Suriah yang baru di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa.

“Pencabutan sanksi dan penerbitan keringanan yang mengizinkan pelonggaran kontrol ekspor, tambahnya, merupakan langkah-langkah yang mendukung “tujuan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS”.

Siapa pun yang telah “secara material membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan finansial, material, atau teknologi untuk, atau barang atau jasa kepada atau untuk mendukung rezim Bashar al-Assad sebelumnya” akan terus dikenai sanksi, kata surat perintah tersebut.

Pihak lain yang ditetapkan sebagai teroris di AS akan tetap berada dalam daftar tersebut.

Ahmad al-Sharaa sendiri pernah masuk daftar buronan pemerintah AS. Kepalanya dihargai $10 juta, hingga akhirnya AS mengeluarkan namanya dari daftar pada bulan Desember. Ketika Trump bertemu dengan Sharaa di Riyadh, ia mengatakan bahwa ia terkesan dengan al-Sharaa, seorang mantan pejuang al-Qaeda yang berperang melawan pasukan AS di Irak.

Puluhan tahun berada di bawah sanksi AS

Sanksi terhadap Suriah telah terbentuk selama lima dekade, bahkan sebelum Musim Semi Arab 2011 dan Perang Saudara Suriah.

Ketika Hafez al-Assad mengambil alih kekuasaan di Suriah melalui kudeta tahun 1970, Suriah menerima bantuan keuangan dan militer dari Uni Soviet. Hafez terkenal karena menjaga saluran tetap terbuka bagi AS dan musuh-musuh Perang Dinginnya, tetapi pada tahun 1979, ia berselisih dengan AS mengenai Lebanon, dan Suriah ditetapkan sebagai negara pendukung terorisme.

Penetapan tersebut menempatkan Suriah dalam kelompok yang sama dengan Kuba dan Iran. Pemerintah AS lantas memberlakukan pembatasan baru terhadap bantuan luar negeri AS, larangan penjualan pertahanan, kontrol ekspor untuk barang-barang penggunaan ganda, dan pembatasan keuangan lainnya.

Pada tahun 2004, pemerintahan George W Bush menuduh Suriah, yang saat itu diperintah oleh putra Hafez, Bashar, memiliki senjata pemusnah massal, mendukung kelompok-kelompok militan di wilayah tersebut (termasuk Hizbullah dan Hamas), dan mengganggu stabilitas Irak dan Lebanon.

Hal ini semakin membatasi interaksi ekonomi dengan Suriah, melarang sebagian besar ekspor dan membekukan aset sejumlah individu dan entitas.

Sanksi yang paling berat diberlakukan setelah tahun 2011, ketika rezim Assad merespon aksi demonstrasi damai dengan senjata, memicu perang saudara.

Sebagai tanggapan atas kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, Uni Eropa membekukan aset individu yang terkait dengan negara dan melarang mereka masuk ke Eropa.

Uni Eropa juga melarang pembelian, penjualan, dan ekspor barang di sektor yang dapat digunakan untuk melawan warga sipil, termasuk teknologi, minyak, dan gas.

AS bertindak lebih jauh lagi, melarang semua hubungan dagang, termasuk ekspor ulang barang dan jasa AS ke Suriah, kecuali makanan dan obat-obatan.

Pada tahun 2019, di bawah Undang-Undang Perlindungan Warga Sipil Caesar Suriah – dinamai menurut “Caesar”, seorang pembelot militer Suriah yang menyelundupkan puluhan ribu foto yang menunjukkan penyiksaan dan kematian di penjara – sanksi sekunder diberlakukan.

Sanksi ini memungkinkan AS untuk menghukum perusahaan di negara lain jika mereka terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan entitas Suriah yang dikenai sanksi.

Pada bulan Desember 2024, setelah perang saudara yang brutal selama 14 tahun, pasukan pemberontak Sharaa, yang telah menguasai Aleppo, menggulingkan Damaskus, yang mengakhiri dinasti rezim Assad. Assad melarikan diri bersama keluarganya ke Moskow.

Kepentingan AS di balik pencabutan sanksi

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memberi tahu anggota parlemen bahwa untuk menarik investasi asing yang sangat dibutuhkan di Suriah, AS akan mulai dengan mengeluarkan keringanan berdasarkan Undang-Undang Caesar.

Namun, keringanan memiliki tanggal kedaluwarsa, dan hingga kemajuan lebih lanjut dibuat oleh pemerintah sementara, tampaknya AS akan mengeluarkan keringanan sampai sejauh itu, katanya kala itu.

“Saya tidak berpikir masalah dengan mereka saat ini adalah masalah kemauan atau kurangnya kemauan. Ini adalah kurangnya kemampuan,” kata Rubio tentang upaya Sharaa untuk mengendalikan faksi-faksi bersenjata.

Bagi Washington, ada juga masalah penting dari mitra utamanya di kawasan itu, ‘Israel’.

“Kami telah berbicara dengan mereka tentang hal ini, apa yang kami lihat sebagai peluang bagi Israel, jika, pada kenyataannya, Suriah stabil dan memiliki pemerintahan yang tidak tertarik… untuk berperang,” kata Rubio kepada anggota parlemen.

“Tentu saja, Anda harus membuktikannya, tetapi mereka mengatakan ini adalah proyek nasionalis. Mereka berusaha membangun sebuah negara. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai landasan peluncuran revolusi. Mereka tidak melihat diri mereka sebagai landasan peluncuran serangan terhadap Israel.”

Entitas zionis ‘Israel’ menduduki Dataran Tinggi Golan di Suriah, tempat asal keluarga Sharaa, pada tahun 1967, dan kini, Trump mengakuinya sebagai wilayah ‘Israel’ meskipun PBB menyatakan ilegalitasnya.

Ketika rezim Bashar al-Assad runtuh, Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan ke zona penyangga Dataran Tinggi Golan “untuk memastikan tidak ada kekuatan musuh yang menyusup tepat di sebelah perbatasan Israel”.

Ia juga memerintahkan pengeboman puluhan lokasi di seluruh Suriah yang menurutnya merupakan tempat penyimpanan senjata untuk Hizbullah, sekutu pemimpin Suriah yang digulingkan.*