Hidayatullah.com– Perserikatan Bangsa-Bangsa menambahkan pasukan Israel dan Rusia ke dalam daftar hitam untuk kekerasan seksual terkait konflik untuk pertama kalinya, menurut laporan tahunan yang dirilis hari Jumat (29/5/2026).
Tahun lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memperingatkan Israel dan Rusia perihal kemungkinan dimasukkannya kedua negara itu ke dalam daftar hitam tersebut. Baik Israel maupun Rusia menolak tuduhan tersebut.
Laporan tahunan itu mengatakan kasus kekerasan seksual meningkat tajam pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Dalam daftar hitam terdapat 77 aktor negara dan non-negara dari belasan negara tersangka pelaku kekerasan seksual terkait konflik.
Kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina oleh Zionis Israel
Menurut laporan tersebut, tentara Israel terlibat berbagai macam kekerasan seksual yang terdokumentasi terhadap para tahanan Palestina di wilayah pendudukan di Gaza dan Tepi Barat.
“Pelanggaran terdiri dari pemerkosaan, termasuk dengan benda-benda, pemerkosaan berkelompok, upaya pemerkosaan, kekerasan fisik terhadap alat kelamin, penembakan yang disengaja menarget alat kelamin, sentuhan terhadap payudara dan alat kelamin, penggeledahan tubuh dan rongga tubuh yang dilakukan tanpa alasan keamanan yang jelas, pemaksaan telanjang, serta ancaman pemerkosaan,” kata laporan itu.
Laporan PBB mengidentifikasi para pelaku sebagai anggota militer Israel, personel keamanan, dan aparat penjara.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyebut laporan itu “memalukan dan tidak masuk akal.”
“Kami sudah muak dengan Sekjen PBB ini,” kata Danon dalam sebuah pernyataan di media sosial. “Guterres memasukkan Israel ke dalam daftar hitam yang sama dengan Hamas, ISIS, dan organisasi-organisasi teroris paling bejat di dunia.”
Daftar itu termasuk Hamas — yang dicap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan Israel, serta beberapa negara lain — yang dimasukkan ke dalam daftar menyusul serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Laporan itu mengatakan banyak klaim terhadap Hamas tidak dapat diverifikasi secara independen disebabkan Israel terus saja menolak memberikan akses yang diperlukan untuk investigasi kepada para penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Laporan tersebut dirilis hanya beberapa hari setelah The New York Times mempublikasikan hasil sebuah investigasi atas dugaan pelanggaran seksual meluas terhadap orang-orang Palestina yang ditahan oleh Israel.*




