Hidayatullah.com—Menyusul peningkatan kejahatan kebencian berbasis agama yang telah meningkat sebesar 92 persen sejak 2023, 40 Anggota Parlemen Inggris (UK) mendesak Menteri Perumahan, Komunitas, dan Pemerintah Daerah, Steve Reed, untuk segera mengadopsi definisi baru Islamofobia.
Seruan ini dilontarkan setelah statistik terbaru menunjukkan peningkatan kejahatan kebencian terhadap Muslim.
Di Inggris dan Wales saja, kejahatan kebencian berbasis agama terhadap Muslim telah meningkat sebesar 19 persen dalam setahun terakhir, lapor ArabNews.
Dalam surat yang ditandatangani oleh sekelompok anggota parlemen tersebut, mereka menyatakan bahwa mengadopsi definisi baru tersebut merupakan langkah penting untuk mengekang sentimen anti-Muslim yang semakin membara.
Surat tersebut juga mengungkapkan data yang sangat mengkhawatirkan. Tahun ini, 45 persen kejahatan kebencian berbasis agama ditujukan kepada Muslim.
Ini berarti, sebagai perbandingan, kejahatan kebencian Islamofobia telah melonjak sebesar 92 persen sejak 2023, sehingga kebutuhan akan definisi baru ini semakin mendesak.
Sekelompok anggota parlemen, yang dipimpin oleh Afzal Khan, mendesak Reed untuk mengadopsi definisi tersebut bulan ini, bertepatan dengan Bulan Kesadaran Islamofobia, setelah Kelompok Kerja Independen menyerahkan laporannya untuk konsultasi bulan lalu.
Kelompok kerja tersebut, yang diketuai oleh mantan Jaksa Agung Inggris dan Wales, Dominic Grieve, dibentuk untuk mengatasi perlakuan yang tidak dapat diterima, prasangka, diskriminasi, dan kebencian yang menargetkan Muslim atau siapa pun yang dianggap Muslim.
Meskipun definisi baru ini sangat didukung, definisi ini juga menghadapi kritik dari beberapa pihak yang khawatir definisi ini dapat mengekang kebebasan berbicara di Inggris.
Para pendukung definisi baru ini berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesetaraan 2010, Muslim tidak dilindungi dari diskriminasi rasial karena mereka tidak didefinisikan sebagai kelompok ras, dan menuntut definisi yang berakar pada rasisme sebagaimana telah disepakati sebelumnya oleh beberapa partai politik.
Afzal Khan menekankan bahwa umat Muslim adalah korban kejahatan kebencian agama dengan jumlah tertinggi yang tercatat di Inggris.
Ia mengatakan telah terjadi perubahan sikap terhadap umat Muslim selama setahun terakhir dan pemerintah tidak boleh membiarkan momentum ini berlalu begitu saja.
“Kita membutuhkan definisi yang kuat dan mendesak yang melindungi masyarakat sekaligus menjaga kebebasan berekspresi,” tambah Khan.
Sementara itu, juru bicara Departemen Perumahan, Komunitas, dan Pemerintah Daerah mengeluarkan pernyataan singkat yang menegaskan bahwa departemen tersebut sedang mempertimbangkan proposal tersebut dengan saksama dan akan menanggapinya pada waktunya.*




