Hidayatullah.com– Finlandia berencana untuk mencabut larangan penyimpanan senjata nukir di wilayahnya, sebuah langkah yang menurut pemerintah akan mendekatkan negara itu dengan NATO.
Negara di kawasan Nordik itu mengakhiri kebijakan netralitas militer yang berlaku puluhan tahun pada 2023 demi bisa bergabung dengan pakta pertahanan NATO di tengah kekhawatiran akan ancaman dari Rusia yang menginvasi Ukraina pada 2022.
Berdasarkan UU Energi Nuklir 1987 impor, manufaktur, kepemilikan dan peledakan bahan eksplosif nuklir dinyatakan terlarang di wilayah Finlandia, bahkan di masa perang.
Pemerintah akan mengajukan perubahan terhadap ketentuan itu, sehingga dimungkinkan untuk membawa senjata nuklir ke Finlandia, atau mengangkutnya, mengirimkannya atau memilikinya apabila berkaitan dengan pertahanan militer Finlandia, kata Menteri Pertahanan Antti Häkkänen.
“Amandemen diperlukan guna memberdayakan pertahanan militer Finlandia sebagai bagian dari aliansi dan mengambil manfaat penuh dari kebijakan penangkal dan pertahanan kolektif NATO,” kata Häkkänen dalam konferensi pers hari Kamis (5/3/2026) seperti dilansir BBC.
Oleh karena menyangkut sejumlah negara dengan kekuatan nuklir, ini artinya serangan langsung terhadap salah satu anggota NATO berisiko ditanggapi dengan persenjataan nuklir. Senjata nuklir milik Amerika Serikat saat ini ditempatkan di beberapa negara Eropa, menurut Center for Arms Control and Non-proliferation.
Pemerintah Finlandia, yang saat ini dikuasai koalisi sayap kanan, mengajukan amandemen pada UU Energi Nuklir dan undang-undang pidana.
Finlandia berbatasan dengan Rusia sepanjang 1.340 kilometer, yang terpanjang di kalangan negara Uni Eropa atau NATO. Kekhawatiran semakin menguat sejak Rusia menginvasi Ukraina.
Finlandia menjadi negara anggota ke-31 NATO pada April 2023, sementara negara tetangganya Swedia bergabung dengan pakta pertahanan itu pada 2024.
Sejak itu, NATO meningkatkan kehadiran militernya di Laut Arktik dan Baltik serta di kawasan timur Eropa.
Hari Senin (2/3/2026), Prancis dan Jerman mengumumkan rencana untuk memperdalam kerja sama dengan mitra-mitranya di Eropa perihal pertahanan nuklir.
Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pekan lalu mengatakan bahwa doktrin negara untuk tidak menempatkan pasukan asing atau senjata nuklir di wilayahnya “tidak berlaku” apabila Swedia sendiri” berada di situasi yang sama sekali berbeda”.*




